Sekjen Persagi Siapkan Lulusan Ahli Gizi untuk Penuhi Kebutuhan SPPG

GUNA mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) mengambil langkah strategis dengan mempersiapkan lulusan ahli gizi yang kompeten dan siap berkontribusi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. 

Upaya ini diharapkan dapat memastikan setiap SPPG diisi oleh tenaga profesional yang mampu menjalankan peran krusial dalam penyelenggaraan makanan yang aman dan bergizi.

Menyadari masih adanya kesenjangan jumlah tenaga ahli gizi di sejumlah SPPG, Persagi tidak tinggal diam. Mereka telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 11 November 2025, serta menggandeng Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi dan Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Gizi.

Baca juga : Peran Badan Gizi Nasional Mengatasi Ancaman Malanutrisi

“Bagaimanapun, Persagi mendukung MBG karena kita tahu dampaknya tanpa ahli gizi akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kami mendorong agar mahasiswa gizi, baik dari program vokasi (D3-D4) maupun sarjana (S1/Profesi), dapat melakukan magang di SPPG setempat. Bahkan, kami mengusulkan peningkatan bobot SKS magang dari 1-2 menjadi 4 SKS,” jelas Sekjen Persagi Prof. Ir. Trina Astuti, MPS.

Melalui program magang ini, mahasiswa tidak hanya mendapat pengalaman praktis, tetapi juga diharapkan termotivasi untuk berkarier di SPPG setelah lulus. 

Dengan adanya SPPG hingga ke kampung-kampung terpencil, lulusan ahli gizi memiliki peluang kerja yang luas di berbagai daerah.

Baca juga : Ahli Gizi Wajib di SPPG, BGN Akui Banyak Daerah Kekurangan Sarjana Gizi

Sementara, menunggu ketersediaan ahli gizi yang lebih banyak lagi, Persagi mengusulkan solusi jangka pendek kepada SPPG yang sudah beroperasi. Saat ini, pendampingan oleh tenaga gizi yang ada di Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat bisa dilakukan. Tenaga ini dapat membantu mengawasi proses krusial di SPPG, seperti penerimaan bahan pangan dan pendampingan saat pengolahan makanan.

“Kita tidak bisa menghentikan program hanya karena belum ada ahli gizi. Program harus berjalan. Karena itu, kita bisa lakukan pendampingan atau pelatihan bagi staf yang ada,” tegas Prof. Trina.

Dengan kolaborasi antara Persagi, Pemerintah, dan institusi pendidikan, diharapkan kebutuhan ahli gizi di SPPG dapat terpenuhi secara bertahap. Targetnya, pada Maret 2026, sudah ada lulusan yang siap melamar dan berkontribusi di SPPG terdekat.

“Kami sudah mempromosikan dan berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Mari kita siapkan mahasiswa agar setelah lulus dapat berkontribusi di SPPG-SPPG di sekitar tempat tinggalnya,” pungkas Prof. Trina.

Langkah ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan tenaga ahli, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan gizi masyarakat melalui SPPG di seluruh Indonesia. (Z-1)