FSGI Sebut Daerah Belum Mampu Cukupi Kebutuhan Guru Honorer

SEKRETARIS Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Fahriza Marta Tanjung mengatakan kesejahteraan guru honorer masih rendah satunya karena pemerintah daerah tak mampu menyediakan guru honorer untuk sekolah-sekolah. Padahal kebutuhan akan tenaga pendidik terus berlangsung dengan adanya guru yang pensiun.

Ia mencontohkan kasus guru honorer yang tak kunjung menerima gaji di Luwu Utara. Sekolah pun, kata dia, tak punya banyak opsi selain merekrut guru honorer meskipun anggarannya belum pasti.

"Sekolah secara mandiri melakukan perekrutan dan membayar gaji guru honorer itu, walaupun bisa jadi anggaran tidak tersedia. Mau tidak mau sekolah mencari jalan lain misalnya dengan menarik iuran dari orangtua murid," ujar Fahriza.

Ia menegaskan bahwa penarikan iuran ataupun pungutan terhadap orangtua murid secara aturan dilarang. Namun, tanpa iuran dari orangtua murid guru honorer terutama di sekolah swasta sulit digaji. Masalah tersebut menurutnya akan terus berlanjut.

Padahal, kata dia, pemerintah sudah melakukan moratorium penerimaan guru honorer sejak 2023. Sementara itu, dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak cukup untuk menggaji guru honorer. Oleh karena itu, terpaksa ada iuran bagi orangtua murid.

"Terjadi penerimaan guru di bawah tangan demi menyelamatkan proses belajar mengajar di sekolah," kata dia.

Presiden Prabowo Subianto ingin agar guru honorer dijamin statusnya dengan ada kepastian gaji yang diterima. Ia mengatakan kesejahteraan guru berpengaruh pada kualitas pendidikan.

“Tentu saja kita ingin agar guru-guru honorer bisa terjamin statusnya, pasti gajinya dan cerah masa depannya," ujar Prabowo.

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Indriyani Astuti