Tata Kelola Karbon, Hanif Pastikan Keuntungannya untuk Kesejahteraan Rakyat

PEMERINTAH Indonesia memastikan hasil pengelolaan karbon nasional tidak berhenti di tingkat pusat, melainkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tingkat tapak. Komitmen itu ditegaskan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, dalam Pertemuan Tingkat Menteri Lingkungan Hidup di sela Konferensi Iklim Dunia COP30 Brazil, Kamis (13/11).

Hanif menyebut tata kelola karbon Indonesia dirancang bukan sekadar untuk menurunkan emisi, tetapi juga memperkuat kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat penjaga hutan.

“Tata kelola karbon Indonesia bukan hanya tentang pengurangan emisi, tetapi juga tentang memastikan manfaat karbon dirasakan nyata oleh masyarakat di tingkat tapak,” ujar Hanif.

Baca juga : Menteri LH akan Cabut Sanksi terhadap Belasan KSO di Puncak Bogor

Konsep nilai ekonomi karbon (NEK) memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari menjaga kelestarian hutan. Melalui mekanisme carbon trading, negara atau perusahaan yang menghasilkan emisi tinggi dapat membeli “kredit karbon” dari negara lain yang berhasil menjaga ekosistemnya, seperti Indonesia.

Hasil penjualan karbon tersebut akan disalurkan melalui skema bagi hasil yang adil. Masyarakat adat atau desa yang menjaga hutan akan mendapatkan kompensasi langsung berupa dana pembangunan, modal usaha, hingga peningkatan fasilitas publik.

Program ini telah diimplementasikan di sejumlah daerah, seperti Kalimantan dan Jambi, lewat inisiatif Dana Karbon Kalimantan (FCPF) dan Dana Biokarbon Jambi. Melalui program tersebut, masyarakat lokal menerima insentif finansial karena berhasil menjaga hutan dan mengurangi deforestasi.

Baca juga : KLH Jelaskan Posisi Indonesia dalam Perdagangan Karbon Internasional

Hanif menegaskan, pemerintah memastikan program ekonomi karbon berjalan inklusif. Perempuan dan anak muda menjadi kelompok prioritas penerima manfaat melalui pelatihan kewirausahaan hijau, pengembangan energi terbarukan di desa, serta pengelolaan lahan berkelanjutan.

Kebijakan ini diharapkan membuka peluang kerja baru di sektor lingkungan tanpa harus mendorong migrasi tenaga kerja ke perkotaan.

Dalam forum COP30, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Jepang dan Britania Raya untuk memperkuat tata kelola pasar karbon nasional. Kedua negara tersebut dikenal memiliki sistem pasar karbon yang matang dan dapat menjadi mitra strategis dalam transfer pengetahuan serta pembiayaan hijau.

Hanif menekankan, kepercayaan internasional menjadi kunci utama keberhasilan ekonomi karbon Indonesia. Pemerintah tengah membangun sistem pemantauan transparan agar setiap dana hasil penjualan karbon dapat dilacak hingga ke penerima manfaat di lapangan.

“Integritas adalah kunci. Semua proses harus jujur, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Hanif. (Cah/P-3)