KLH Jelaskan Posisi Indonesia dalam Perdagangan Karbon Internasional

MENTERI Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan pencapaian dan arah kebijakan Indonesia dalam pengembangan sistem nilai ekonomi karbon nasional.

“Indonesia memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon, yang dapat dimaksimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus kontribusi terhadap pengendalian perubahan iklim global," kata Hanif dalam keterangannya, Kamis (26/6).

Indonesia telah mengimplementasikan perdagangan karbon domestik dan tengah aktif membangun skema perdagangan karbon internasional yang memenuhi prinsip TACCC (Transparent, Accurate, Consistent, Complete, and Comparable).

Baca juga : Menteri LH Ajak Norwegia Perkuat Kerja Sama Konkret Perangi Perubahan Iklim

Untuk memperkuat integritas perdagangan karbon internasional, KLH/BPLH telah menandatangani Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan beberapa skema penerbit kredit karbon internasional. Langkah ini merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan sistem perdagangan karbon yang berintegritas tinggi serta mendukung pencapaian target Nationally Determined Contributions (NDC).

Lebih lanjut, Menteri Hanif menegaskan bahwa Indonesia menyambut baik terbentuknya koalisi seperti Coalition to Grow Carbon Market (CGCM) yang berupaya membangun kepercayaan global dan integritas dalam aksi iklim bersama. Indonesia siap menjalin kolaborasi yang luas dan seimbang, tidak hanya dalam konteks bilateral, tetapi juga dalam kerja sama multilateral, guna memastikan kontribusi nyata terhadap target Persetujuan Paris.

Menteri Hanif juga menyoroti pentingnya konsolidasi peran negara dalam implementasi NDC dan perlunya meningkatkan kapasitas nasional. Dalam konteks ini, pasar karbon sukarela atau voluntary carbon market (VCM) dapat memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan kapasitas antar negara dan aktor di lapangan.

“VCM dapat memperkuat kemampuan para pelaksana aksi iklim di tingkat tapak. Kolaborasi antara pemerintah dan VCM sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan transisi pasar karbon menuju sistem yang lebih terintegrasi dan mendukung pencapaian target Persetujuan Paris,” ujar Hanif.

Indonesia juga menegaskan pentingnya menghindari proyek-proyek parsial yang tidak terkoneksi dengan prioritas aksi mitigasi sektor dalam NDC. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus mengedepankan kolaborasi strategis berdasarkan rencana nasional yang telah disusun dengan mempertimbangkan manfaat iklim dan kesejahteraan masyarakat lokal. (H-3)