2,48 juta ton CO2e  Siap Diperdagangkan Secara Global

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mengatakan terdapat 2,48 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e) siap diperdagangkan secara global pada 20 Januari ini.

Dalam pernyataan di Jakarta, kemarin, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH Ary Sudjianto menyebut hingga saat ini tercatat 2,48 juta ton CO2e siap diperdagangkan secara global. "Kita optimistis bahwa bersama-sama, kita mampu mengimplementasikan dan menghadapi tantangan perdagangan karbon internasional demi mencapai target NDC sekaligus memperoleh manfaat ekonomi," kata Ary Sudjianto.

Potensi besar karbon di Indonesia sendiri tecermin dari nilai perdagangan yang telah mencapai Rp55,237 miliar sejak bursa karbon mulai beroperasi pada September 2023, dengan volume perdagangan mencapai 1,040 juta ton CO2e.

Baca juga :  Indonesia Siapkan 2,48 Juta Ton Karbon Dioksida Ekuivalen untuk Perdagangan Karbon Mulai Januari 

Dengan potensi besar perdagangan karbon dalam negeri, Indonesia kini siap melangkah ke pasar internasional. IDXCarbon, platform perdagangan karbon yang dikembangkan Bursa Efek Indonesia (BEI), akan menjadi tulang punggung transaksi karbon internasional.

Indonesia, katanya, telah memiliki dasar hukum melalui Perpres Nomor 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), didukung  infrastruktur transparansi berupa Sistem Registri Nasional (SRN) PPI.

Perdagangan karbon menjadi instrumen penting untuk mencapai target iklim nasional yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC).  Dengan berdasarkan Enhanced NDC terdapat target pengurangan emisi GRK menjadi 31,89% lewat upaya sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional pada 2030.

Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto menyatakan bahwa momen ini adalah peluang emas bagi Indonesia untuk memainkan peran strategis dalam pengurangan emisi global. ''Dengan dukungan semua pihak, kita bisa memanfaatkan peluang ini untuk mendukung penguatan ekonomi karbon sekaligus pencapaian target NDC," jelasnya.

Kemudian, Direktur Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH Wahyu Marjaka menjelaskan pentingnya regulasi dan kerangka kerja infrastruktur NEK dalam mendukung implementasi perdagangan karbon internasional. (S-1)