Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
SULTAN Muhammad Salahuddin kini resmi tercatat dalam sejarah bangsa sebagai Pahlawan Nasional asal Nusa Tenggara Barat (NTB). Gelarnya ini baru saja ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2025.
Sosok Sultan Muhammad Salahuddin bukan hanya pemimpin adat dan agama, melainkan negarawan visioner yang menjembatani tradisi kesultanan dengan semangat kebangsaan Indonesia.
Sebagai Sultan Bima ke-XIV, Sultan Muhammad Salahuddin memimpin wilayah Bima sejak awal abad ke-20 hingga 1951. Dalam masa penuh gejolak antara kolonialisme, pendudukan Jepang, dan perjuangan kemerdekaan, beliau tampil sebagai tokoh yang membawa masyarakat Bima menuju pendidikan, persatuan, dan modernitas.
Sultan Muhammad Salahuddin lahir di Bima, Pulau Sumbawa, sekitar akhir abad ke-19. Ia adalah putra dari keluarga Kesultanan Bima yang dikenal berpegang kuat pada ajaran Islam dan nilai keadilan. Setelah ayahandanya wafat, Salahuddin dinobatkan menjadi Sultan Bima ke-XIV sekitar tahun 1915, dan secara resmi dikukuhkan oleh Majelis Hadat pada 1917.
Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Bima tidak hanya berfungsi sebagai simbol adat dan agama, tetapi juga menjadi motor kemajuan masyarakat. Ia memerintah dengan gaya kepemimpinan yang bijak, tegas, namun sangat terbuka terhadap pembaruan.
Sultan Salahuddin dikenal luas karena perhatiannya terhadap pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Ia membuka sekolah-sekolah baru di Bima, mendatangkan guru-guru dari luar daerah, dan bahkan memberikan beasiswa kepada pelajar kurang mampu.
Yang menarik, Sultan juga mendatangkan pengajar non-muslim untuk mengajar mata pelajaran umum, sebuah langkah yang luar biasa progresif di masa itu. Prinsipnya sederhana: ilmu adalah hak semua orang, tanpa memandang agama atau asal.
Langkah itu menjadikan Bima sebagai salah satu wilayah dengan tingkat pendidikan tertinggi di kawasan timur Indonesia pada masanya.
Sebagai pemimpin Muslim, Sultan Muhammad Salahuddin juga menanamkan semangat toleransi antar umat beragama. Ia memberikan jaminan kebebasan beribadah bagi masyarakat non-muslim dan menjalin hubungan sosial yang harmonis di tengah keberagaman.
Kisah tentang ketegasannya melindungi minoritas serta keadilannya dalam menegakkan hukum masih dikenang oleh masyarakat Bima hingga kini.
Salah satu langkah paling bersejarah dari Sultan Muhammad Salahuddin adalah maklumatnya pada 22 November 1945, yang menyatakan Kesultanan Bima bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Maklumat itu bukan sekadar simbol politik, melainkan bentuk nyata dukungan kesetiaan kepada bangsa yang baru merdeka. Ia menolak segala bentuk kerja sama dengan penjajah dan mengarahkan seluruh kekuatan Kesultanan untuk mendukung perjuangan republik.
Di tengah masa peralihan yang penuh tekanan, Sultan tetap berpegang pada keyakinannya: kemerdekaan Indonesia harus dijaga dengan persatuan dan pendidikan rakyat.
Pada masa pemerintahannya, Sultan Muhammad Salahuddin memperkenalkan sistem administrasi pemerintahan yang lebih modern. Ia mereformasi birokrasi Kesultanan, memperkuat struktur keuangan, dan mengembangkan layanan publik.
Beliau juga mendorong peran perempuan dalam pendidikan dan sosial, sebuah langkah yang terbilang maju untuk konteks masa itu di wilayah timur Indonesia.
Sultan Muhammad Salahuddin wafat pada tahun 1951, meninggalkan warisan besar bagi masyarakat Bima dan NTB. Di mata rakyatnya, ia bukan sekadar sultan, tetapi bapak bangsa yang menanamkan nilai keislaman, kemanusiaan, dan cinta tanah air.
Setelah perjuangan panjang selama bertahun-tahun, pemerintah akhirnya menetapkan Sultan Muhammad Salahuddin sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 2025. Pengumuman resmi dilakukan menjelang Hari Pahlawan, 10 November 2025, di Istana Negara, Jakarta.
Warisan Sultan Muhammad Salahuddin masih hidup hingga hari ini. Bangunan peninggalannya, termasuk Istana Asi Mbojo yang kini menjadi Museum Kesultanan Bima, menjadi saksi sejarah kejayaan Bima dan pusat edukasi sejarah.
Lebih dari itu, nilai-nilai yang ditanamkannya, keadilan, toleransi, pendidikan, dan cinta tanah air, tetap menjadi panduan moral bagi masyarakat NTB.
Dengan pengakuan resmi dari negara, nama Sultan Muhammad Salahuddin kini tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Bima, tetapi juga simbol bahwa perjuangan untuk bangsa dapat dilakukan dengan pena, kebijakan, dan kasih sayang kepada rakyat. (Ant/digilbi UIN/Z-10)
Gelar Pahlawan Nasional yang diterima kedua tokoh tersebut merupakan kebanggaan sekaligus pengingat bagi generasi muda untuk terus meneladani perjuangan mereka.
Bahlil Lahadalia menilai Soeharto layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ia berharap pihak yang menolak dapat menerima keputusan pemberian gelar tersebut.
Keputusan Presiden Nomor 116/TK Tahun 2025 menetapkan dan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional Bidang Perjuangan Bersenjata kepada Tuan Rondahaim Saragih pada 10 November 2025.
Paguyuban Persaudaraan Trisakti 12 Mei 1998 menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait keputusan pemerintah yang memberikan Gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh.
Pada Hari Pahlawan, 10 November 2025, Pemerintah Republik Indonesia kembali menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada dua tokoh penting dari kalangan NU
PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menggelar syukuran atas anugerah gelar pahlawan nasional kepada K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Marsinah.
ADA sejumlah kalangan, terutama aktivis hak-hak asasi manusia, sangat kecewa dengan sikap Muhammadiyah yang menyetujui pemberian gelar pahlawan pada mantan Presiden Soeharto.
Gelar Pahlawan Nasional yang diterima kedua tokoh tersebut merupakan kebanggaan sekaligus pengingat bagi generasi muda untuk terus meneladani perjuangan mereka.
Idrus menegaskan bahwa momentum ini sebaiknya dijadikan kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan reformasi dan memperbaiki kekurangan.
Titiek Soeharto menilai pro-kontra penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan hal wajar. Ia membantah ada campur tangan keluarga Cendana dalam penetapan gelar Pahlawan Soeharto
Paguyuban Persaudaraan Trisakti 12 Mei 1998 menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait keputusan pemerintah yang memberikan Gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh.
Pada Hari Pahlawan, 10 November 2025, Pemerintah Republik Indonesia kembali menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada dua tokoh penting dari kalangan NU
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved