DPR Soroti Pentingnya Akselerasi Pemerataan dan Infrastruktur Pendidikan

Anggota Komisi VII DPR RI Derta Rohidin turut mengapresiasi keberhasilan program prioritas nasional dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan untuk orang miskin dalam Program Sekolah Rakyat Terpadu (SRT). Berdasarkan laporan Kementerian Sosial hingga September 2025, Program Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan progres yang signifikan. Sebanyak 160 SRT dari target 165 unit telah aktif beroperasi, dengan perkiraan 5 unit sisanya akan menyusul aktif pada pertengahan Oktober 2025. Capaian ini merepresentasikan 97% realisasi target yang patut diacungi jempol.

“Kami dari Fraksi Partai Golkar, khususnya di Komisi VIII, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras Kementerian Sosial dalam mewujudkan Program SRT. Mencapai 160 sekolah yang sudah aktif dalam waktu relatif singkat adalah sebuah pencapaian yang konkret. Program yang bertujuan memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan, khususnya bagi keluarga kurang mampu, ini tepat sasaran dan sangat dibutuhkan,” ujar Derta Rohidin, dalam siaran persnya, Selasa (7/10).

Meski memberikan apresiasi, Derta juga menyoroti beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian serius. Sebab, saat ini sebagian besar SRT masih menumpang di balai milik Kementerian Sosial. Meski solutif di tahap awal, kondisi ini berpotensi mempengaruhi kualitas pembelajaran dan keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Baca juga : Wakil Ketua DPR RI Tinjau Sekolah Rakyat, Inventarisasi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

“Kami memahami bahwa inisiasi program memerlukan strategi cepat, termasuk dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Namun, ketergantungan pada balai yang bukan dirancang khusus sebagai sekolah dapat memiliki keterbatasan, baik dari segi kenyamanan, fasilitas pendukung seperti perpustakaan atau laboratorium sederhana, serta jam operasional yang terbatas,” papar Derta.

Oleh sebab itu, Derta menyampaikan bahwa pihaknya akan mendorong komitmen yang lebih kuat untuk percepatan pembangunan infrastruktur permanen agar lebih merata, yang rencananya akan dimulai tahun depan.

“Estimasi pembangunan bangunan permanen tahun depan harus kita dukung dan awasi bersama. Pembangunan fisik yang berkualitas dan sesuai standar pedagogis dasar sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi peserta didik. Kami di DPR akan memperkuat pengawasan terhadap anggaran dan realisasi fisiknya,” tegasnya.

Baca juga : Sekolah Rakyat Memadukan Akademik dan Keterampilan

Sebagai bentuk dukungan yang berimbang dan objektif, ia pun memberikan beberapa saran konstruktif untuk penyempurnaan Program SRT. Pemerintah, lanjut Derta, perlu membuat peta jalan program Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) yang lebih jelas, transparan dan lebih terukur mengenai tahapan pembangunan Gedung permanen termasuk sumber pendanaan dan time linenya. Hal ini sangat penting agar tahun 2026 tidak ada lagi SRT yang fasilitasnya menumpang ke pihak lain. 

"Keberhasilan SRT tidak hanya pada bangunan, tetapi pada kualitas tenaga pengajar. DPR mendorong Kementerian Sosial berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk menyusun kurikulum khusus dan program pelatihan berkelanjutan bagi para pengajar SRT, yang memahami konteks dan tantangan peserta didik dari keluarga prasejahtera," bebernya.

Selain itu, DPR khususnya Komisi VIII juga akan mendorong dan berpartisipasi aktif dalam melakukan monitoring evaluasi dan pengawasn secara berkala untuk menilai dampak program, tidak hanya dari aspek kuantitas kehadiran siswa, tetapi lebih pada peningkatan kompetensi, keterampilan hidup (life skills), dan dampaknya terhadap kondisi sosial-ekonomi keluarga.

“Mari kita jadikan momentum capaian 97% ini sebagai pijakan untuk memperkuat program ke depannya. Dengan semangat gotong royong, pengawasan yang ketat, dan perbaikan berkelanjutan, kami yakin SRT dapat menjadi salah satu solusi nyata dalam membuka akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia, tanpa terkecuali. Kami di DPR, khususnya Komisi VIII, akan terus menjadi mitra kritis-progresif pemerintah untuk memastikan program ini berjalan efektif dan berdampak luas bagi masyarakat, termasuk di Bengkulu dan seluruh Indonesia,” pungkas dia. (E-3)