Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memimpin rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) di pendopo Sabha Swagata Blambangan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Gus Ipul menjelaskan saat ini pemerintah mulai melakukan ujicoba digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui portal perlindungan sosial (Perlinsos). Langkah ini bertujuan agar penyaluran bansos dilakukan lebih transparan dan partisipatif.
"Selama ini pemerintah lebih banyak berinisiatif, kita menerima laporan-laporan dari bawah. Nah sekarang kita ingin memperluas partisipasi masyarakat, memberikan kesempatan kepada siapapun untuk melakukan usul atau menyanggah," kata Gus Ipul dalam keterangannya, dikutip Jumat (3/10).
Menurutnya, platform digital ini dibangun oleh Dewan Ekonomi Nasional dan telah berjalan tiga bulan. Tahap awal uji coba mencakup program Kementerian Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (Bantuan Sembako).
Sementara itu, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Tubagus Nugraha mengatakan bahwa proses pendaftaran usul-sanggah ini sangat mudah. Masyarakat tinggal melakukan verifikasi identitas melalui teknologi pengenalan wajah dan biometrik.
Selanjutnya, masyarakat tinggal menunggu verifikasi dari sistem untuk kelayakan sebagai penerima bantuan sosial. Seluruh proses ini dilakukan dari masyarakat ke pemerintah tanpa perantara dan hanya menggunakan perangkat telepon pintar.
"Nanti ada panel ahli, dengan dari Kementerian Sosial, BPS, dan semua KL yang terlibat, akan menentukan pensasaran untuk menentukan eligibility (kelayakan) kelompok penerima manfaatnya. Dan itulah yang sedang kami kerjakan semua, dan per hari ini memang sudah dari target 320 ribu pendaftar, kita sudah mencapai 260 ribu," jelas Tubagus.
Senada dengan hal itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan program uji coba digitalisasi bansos sangat mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan dalam penyaluran bansos.
"Kolaborasi digitalisasi bansos ini buat kami ini adalah sangat penting karena dalam rangka kita memodernisasi pemutahiran dan juga pengelolaan DTSEN. Kemudian bisa terus mengembangkan, meningkatkan akurasi dari DTSEN sehingga nanti penyaluran dari Bansos akan lebih tepat sasaran," kata Amalia.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri PAN-RB, Purwadi Arianto mengatakan untuk mengorkestrasi program uji coba digitalisasi bansos, pihaknya akan berperan dalam menghubungkan berbagai kementerian dengan daerah.
"Menteri PAN-RB berusaha untuk mengkolaborasi peran masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah dalam rangka satu data. Nanti kita akan rapat selanjutnya untuk mendesain keberlangsungan kegiatan ini di tempat lain. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat kepada tuan rumah," kata Purwadi.
Di sisi lain, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengapresiasi pemerintah pusat atas inisiasi ujicoba digitalisasi bansos yang dilakukan di wilayahnya.
Melalui uji coba digitalisasi bansos dengan portal Perlinsos ini, transformasi dan reformasi tata kelola penyaluran bansos semakin transparan.
"Kami berterima kasih Banyuwangi dijadikan model untuk kegiatan ini dan kami siap mensukseskan program ini. Jika ini berhasil, maka masyarakat yang sangat diuntungkan karena bansos tepat sasaran, tepat manfaat dan akutabilitasnya terjaga," kata Ipuk. (H-2)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved