Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENSOS kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos), senilai Rp600 ribu pada September 2025. Penyaluran ini termasuk dalam tahap ketiga program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Program Keluarga Harapan (PKH).
Masyarakat yang ingin mendapatkan bansos Rp600 ribu perlu memahami ciri-ciri data KTP, yang berpotensi terdaftar sebagai penerima.
Dengan mengenali indikator tersebut, Anda dapat segera melakukan pengecekan status bantuan dan memastikan hak yang seharusnya diterima tidak terlewat.
Beberapa karakteristik yang menaikkan peluang KTP Anda tercatat sebagai penerima bansos antara lain:
Supaya tidak keliru, berikut panduan praktis untuk mengecek apakah Anda terdaftar sebagai penerima bansos:
Selain melalui situs, Anda juga bisa menggunakan aplikasi Cek Bansos resmi dari Kemensos yang tersedia di ponsel. Sehingga pengecekan bisa dilakukan lebih mudah, tanpa perlu membuka browser.
Kemensos menekankan bahwa proses pencairan bansos sepenuhnya gratis. Masyarakat diingatkan untuk waspada dan tidak membagikan data pribadi seperti NIK, nomor rekening, maupun kode OTP kepada pihak yang tidak resmi.
Bantuan sosial senilai Rp600 ribu ini bisa dicairkan secara tunai atau digunakan untuk berbelanja di e-Warong, yang menjadi mitra BPNT. Oleh karena itu, masyarakat disarankan segera memeriksa status penerimaan,nagar bantuan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan.
Sumber: Fahum Umsu, Metrotvnews
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved