Wakil Kepala BGN Buka-bukaan, Ada Politikus yang Minta Jatah Jadi Pengelola Dapur MBG

WAKIL Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang, baru-baru ini menegaskan bahwa terdapat politikus yang menghubunginya dan meminta jatah untuk menjadi mitra pemilik dan pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Saat mendengar permintaan itu, dia pun mengaku geram, dan langsung memblokir nomor ponsel politikus yang meminta jatah dapur MBG itu kepada dirinya.

"Ada, serius nih, ada yang WA (menghubungi lewat pesan WhatsApp, red.), saya. Saya jawab eh kamu politikus bukannya bantu saya, bagaimana mengkomunikasikan soal keracunan, malah minta dapur,” ungkapnya dalam acara Insight Session with BGN kemarin.

Baca juga : Serangga Bisa Jadi Menu MBG untuk Sesuaikan Potensi Daerah

Lebih lanjut, dia memperingatkan siapa pun, termasuk politikus, jangan lagi coba-coba meminta "jatah" dapur MBG kepada dirinya, karena mengelola dapur-dapur MBG merupakan pekerjaan yang berat dan membutuhkan keseriusan, bukan hanya untuk mengejar keuntungan semata.

Tidak hanya itu, Nanik juga menekankan BGN tidak akan tebang pilih dalam menindak pemilik dan pengelola MBG yang bermasalah, sekali pun mereka orang-orang kuat termasuk para jenderal. BGN saat ini masih menyelidiki secara menyeluruh dapur-dapur MBG yang memproduksi makanan-makanan bermasalah sehingga menyebabkan kasus-kasus keracunan di beberapa daerah.

"Mau punya-nya jenderal, mau punya-nya siapa, kalau melanggar akan saya tutup. Saya gak peduli, karena ini menyangkut nyawa manusia. Saya gak peduli, beneran, (ini) serius ya. Jangan main-main sama urusan kesehatan anak," kata Nanik.

Baca juga : Tambahan Rp100 triliun Agar Percepat Capai 82,9 juta Penerima MBG

Hasil penyelidikan sementara BGN per 26 September 2025, ada 45 dapur program Makan Bergizi Gratis terbukti tidak menjalankan standar prosedur operasional (SOP) dan 40 dapur di antaranya langsung ditutup oleh BGN sampai batas waktu yang tak ditentukan.

"Sampai sore hari ini (26/9), kami mencatat ada 45 dapur kami yang ternyata tidak menjalankan SOP dan menjadi penyebab terjadinya insiden keamanan pangan. Dari 45 dapur itu, 40 dapur kami nyatakan ditutup untuk batas waktu yang tidak ditentukan sampai semua penyelidikan, baik investigasi maupun perbaikan-perbaikan saranan dan fasilitas selesai dilakukan," kata Nanik saat jumpa pers di Kantor BGN hari ini.

Dapur-dapur itu diperiksa secara intensif oleh tim independen yang dibentuk oleh BGN dan tim eksternal dari Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN). (H-3)