Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) melalui Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (PUSPENMA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, akan menyalurkan bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) tahun anggaran 2025 kepada 25.964 mahasiswa.
Total anggaran yang disalurkan sebanyak Rp. 171.362.400.000 (seratus tujuh puluh satu milyar, tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), kepada mahasiswa yang studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu dan Bimas Buddha.
Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (PUSPENMA) Sekretariat Jenderal Kemenag Ruchman Basori mengatakan KIP Kuliah merupakan bantuan yang diberikan kepada anak-anak bangsa yang kurang mampu secara ekonomi dan berpotensi untuk melanjutkan studi pada perguruan tinggi.
“Kehadiran negara sangat penting di tengah keterbatasan ekonomi masyarakat untuk meraih mimpi-mimpi mahasiswa”, tegas Ruchman Basori di tengah kegiatan acara Koordinasi KIP Kuliah yang diselenggarakan forum Wakil Rektor/Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama PTKIN se-Indonesia bekerjasama dengan UIN Mataram, pada Rabu (3/9) di Mataram.
Penanganan Kuota KIP Kuliah, semula ada pada Unit Eselon I yang membidangi Perguruan Tinggi Keagamaan. Namun pada tahun anggaran 2025, ditangani oleh lembaga baru yaitu PUSPENMA. Sebuah lembaga yang menangani pembiayaan pendidikan strategis menyangkut SDM.
25.964 mahasiswa terdiri dari 21.490 mahasiswa untuk mahasiswa di bawah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. PTKIN sebanyak 16.600 orang dan PTKIS 4.980 orang. Sementara Ditjen Bimas Kristen 2.537 orang, terdiri dari PTKN 2,350 orang dan PTKS 187 orang. Ditjen Bimas Katolik 770 orang, terdiri dari PTKN 150 orang dan PKS 620 orang; Ditjen Bimas Buddha sebanyak 320 orang, terdiri PTKN 247 orang dan PTKS 65 orang; Ditjen Bimas Hindu 855 orang terdiri dari PTKN 605 orang dan PTKS 250 oarang.
Dihadapan Forum Wakil Rektor/Wakil Ketua PTKIN se-Indonesia, ia berharap untuk peningkatan tata kelola KIP Kuliah, mulai dari perencanaan, rekrutmen peserta, pencairan, pembinaan dan pendampingan peserta program hingga monitoring dan evaluasi.
Rektor UIN Mataram Masnun Thahir mengatakan kehadiran Wakil Rektor/Wakil Ketua PTKIN se-Indonesia dan juga Perwakilan Bimas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha di Mataram ini sangat penting, untuk membahas KIP Kuliah yang manfaatnya dinikmati secara langsung oleh anak-anak yang kurang mampu.
“UIN Mataram sangat serius mewujudkan tata kelola KIP Kuliah dengan baik, transparan dan akuntabel, salah satunya diperkuat system rekrutmen dan laporan penyelenggaraannya”, terang Masnun. (M-3)
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mendorong optimalisasi alokasi Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, bantuan UKT bagi korban bencana Sumatra.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil Linrung menegaskan pentingnya pemerataan akses pendidikan melalui program Beasiswa KIP Kuliah.
PERASAAN gembira menyelimuti hati Ukhti Nia Ulfa, mahasiswa peraih beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.
Sehari sebelum keberangkatan mengadu nasib menuju pulau Jawa itu, sebuah kabar datang laksana guyuran hujan di tengah kemarau panjang.
EFISIENSI anggaran pendidikan kembali menjadi sorotan publik. Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah dinilai dapat mengancam masa depan mahasiswa.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menegaskan komitmennya untuk memenuhi hak tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025.
SIMULASI Al-Qur’an bahasa isyarat Indonesia menarik perhatian pengunjung Paviliun Indonesia pada ajang Cairo International Book Fair (CIBF) ke-57 di Kairo, Mesir.
Terkait rekrutmen guru non-ASN, Kamaruddin menekankan pentingnya koordinasi sejak awal dalam proses pengangkatan guru madrasah swasta maupun guru agama di sekolah.
Budi tidak bisa memerinci progres penghitungan kerugian negara. Sebab, data itu masuk ranah auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Nasaruddin meminta BMBPSDM untuk lebih peka terhadap dinamika sosial-keagamaan, mulai dari isu ekonomi umat hingga ketahanan keluarga.
Abidin juga meminta Kemenag segera membenahi validitas data guru madrasah, baik melalui mekanisme PPPK, ASN, maupun inpassing.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved