Kemdiktisaintek Dorong Optimalisasi Beasiswa KIP Kuliah

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil Linrung menegaskan pentingnya pemerataan akses pendidikan melalui program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) dan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai instrumen strategis menuju Indonesia Emas 2045. Pesan ini disampaikan dalam kegiatan Executive Brief bertema “Optimalisasi Pemerataan Pendidikan Beasiswa KIP-K dan PIP Menuju Indonesia Emas 2045” di Ruang Rapat Sriwijaya Lt.2 Gedung B DPD RI, Jakarta.

Acara ini menghadirkan tiga narasumber utama yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Sesjen Kemdiktisaintek), Togar M. Simatupang, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Puslapdik Kemendikdasmen), Sofiana Nurjanah, dan Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Dwi Larso.

Tamsil Linrung menekankan bahwa beasiswa bukan sekadar biaya kuliah, melainkan investasi strategis untuk mencetak generasi pemimpin bangsa.

Baca juga : Prof. Brian Yuliarto: Ilmu dan Teknologi, Jalan Indonesia Menuju Kemandirian

“Beasiswa harus membuka akses seluas-luasnya, memberikan dampak pembangunan, dan menjadi instrumen pengungkit kapasitas generasi muda. Jangan sampai program ini hanya berhenti sebagai ongkos belajar,” ujarnya.

Tamsil juga menegaskan komitmen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam mengawal program KIP-K dan PIP agar tetap menjadi jembatan harapan, bukan ladang penyimpangan.

“Penyalahgunaan dana beasiswa adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” tegasnya.

Baca juga : Beasiswa KIP Kuliah USK untuk Putri di Pedalaman Aceh Besar 

Sesjen Kemdiktisaintek, Togar Mangihut Simatupang mengatakan hingga September 2025, KIP-K telah menjangkau 861.341 mahasiswa dengan realisasi anggaran sebesar Rp11,8 triliun atau 82,5% dari total alokasi Rp14,98 triliun.

“Target tahun ini adalah 1,04 juta penerima, termasuk 200 ribu mahasiswa baru. Program ini tidak hanya menanggung biaya kuliah (UKT/SPP), tetapi juga memberikan bantuan biaya hidup antara Rp800.000 hingga Rp1.400.000 per bulan, sesuai dengan indeks wilayah perguruan tinggi masing-masing,” ujar Togar.

Dalam paparannya, Togar juga menekankan pentingnya integrasi data KIP Kuliah dan PIP agar penerima tepat sasaran.

“Kami telah mengintegrasikan data pemegang KIP SMA, DTKS, dan PPKE dengan sistem PDDikti. Proses verifikasi yang ketat memastikan bantuan benar-benar diterima mahasiswa berpotensi akademik namun terbatas secara ekonomi," tegasnya.

Sementara itu, Puslapdik Kemendikdasmen, Sofiana Nurjanah menjelaskan PIP telah menyasar 18,5 juta siswa pada 2025 dengan anggaran Rp13,35 triliun, meski masih ditemukan tantangan berupa data siswa yang tidak valid, keterlambatan aktivasi rekening, hingga masalah ketepatan sasaran.

Dari sisi pendidikan tinggi, Direktur Beasiswa LPDP, Dwi Larso menyampaikan lebih lanjut bahwa LPDP telah menyalurkan beasiswa kepada lebih dari 92 ribu mahasiswa S1, S2, dan S3, baik di dalam maupun luar negeri. Meski dana abadi pendidikan telah mencapai Rp154 triliun, Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga dalam jumlah lulusan S2 dan S3 per kapita, sehingga percepatan mutlak diperlukan.

DPD RI melalui fungsi legislasi dan pengawasan menegaskan komitmen untuk memastikan PIP dan KIP-K berjalan tepat sasaran, termasuk menjangkau siswa miskin di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi serta visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan SDM sebagai prioritas menuju Indonesia Emas 2045.

“Dengan optimalisasi PIP, KIP-K, dan LPDP, kita ingin pastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah hanya karena faktor ekonomi. Pendidikan harus jadi hak universal, bukan hak istimewa,” tegas Wakil Ketua DPD Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil Linrung.

Kegiatan Executive Brief ini dihadiri jajaran pimpinan dan staf DPD RI, tenaga ahli, serta perwakilan penerima manfaat beasiswa. Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi lintas lembaga, memastikan keberlanjutan program, dan menjawab tantangan pemerataan pendidikan nasional. (H-3)