Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Togar M. Simatupang meluncurkan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Subspesialis Fakultas Kedokteran di tiga universitas di Indonesia Timur.
Tiga perguruan tinggi tersebut yakni Undana, Universitas Mataram (Unram), dan Universitas Udayana (Unud). Peluncuran dipusatkan di Graha Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang bersama Rektor Undana, Jefri Semuel Bale dan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Jumat (13/2).
Peluncuran ini menjadi bagian dari program akselerasi nasional untuk mendukung Asta Cita dan visi Indonesia Sehat 2045.
Program studi Pendidikan dokter spesialis di Undana Kupang terdiri dari Obstetri dan Ginekologi serta Anestesi dan Terapi Intensif, kemudian program studi ilmu Universitas Udayana, sedangkan di Unram terdiri dari Anestesi dan Terapi Intensif, Ilmu Kesehatan Anak, Jantung dan Pembuluh Darah, serta THT-BKL (telinga, hidung, tenggorokan-bedah kepala leher).
Dalam sambutannya, Togar mengatakan pembukaan PPDS di Undana bersama Unud dan Unram merupakan langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pemenuhan dan pemerataan dokter spesialis, khususnya di Indonesia timur.
Ia memaparkan, hingga awal 2026 Kemdiktisaintek telah melampaui target dengan membuka 160 program studi baru, terdiri atas 128 prodi dokter spesialis dan 32 prodi dokter subspesialis.
Dengan penambahan tersebut, total prodi PPDS secara nasional meningkat menjadi 526 dari sebelumnya 366 prodi.
“Dengan langkah ini, persoalan akses, mutu, dan terutama distribusi dokter spesialis di berbagai wilayah Indonesia diharapkan dapat segera teratasi,” ujar Togar.
Secara khusus, penambahan prodi baru dilakukan di 11 provinsi yang selama ini kekurangan dokter spesialis dan untuk pertama kalinya memiliki PPDS, termasuk Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Selain itu, pembukaan enam jenis subspesialis baru diharapkan mampu mempercepat distribusi tenaga medis rujukan di daerah.
Kebijakan percepatan ini, lanjutnya, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya mengatasi kekurangan dokter dan dokter spesialis dalam berbagai kesempatan nasional.
Sekjen juga menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan rumah sakit milik pemerintah daerah maupun swasta agar pendidikan PPDS berjalan optimal dan berdampak langsung pada pelayanan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Rektor Undana, Jefri Semuel Bale mengatakan, peluncuran PPDS merupakan bentuk kepercayaan negara kepada Undana, Unud, dan Unram sebagai pilar penguatan sumber daya manusia kesehatan di kawasan Bali-Nusra. Hal ini tertuang dalam Surat Dirjen Dikti Nomor 1111/DT.03.07/2025.
Jefri juga menyoroti tantangan sosial di NTT, termasuk krisis kemanusiaan di Kabupaten Ngada dan meningkatnya kasus bunuh diri di kalangan pelajar akhir Januari 2026. Menurutnya, kehadiran PPDS harus melahirkan dokter spesialis yang tidak hanya unggul secara klinis, tetapi juga memiliki empati dan kepekaan sosial.
“Undana harus menjadi ruang aman dan solusi nyata. Kehadiran prodi spesialis ini diharapkan mampu menyentuh akar persoalan kesehatan, baik fisik maupun mental, hingga ke komunitas terkecil di NTT,” ujarnya.
Ke depan, lanjutnya, Undana juga tengah mempersiapkan pembukaan program studi Kedokteran Gigi, Keperawatan, dan Profesi Farmasi guna melengkapi ekosistem pelayanan kesehatan di daerah.
Peluncuran PPDS wilayah Bali-Nusra ini menjadi tonggak penting pemerataan layanan kesehatan di Indonesia timur, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah mempercepat ketersediaan dokter spesialis yang berkualitas dan terdistribusi merata hingga ke wilayah kepulauan. (H-2)
Tiga universitas yang meluncurkan program pendidikan dokter spesialis, yaitu Fakultas Kedokteran Universitas YARSI, Universitas Katolik Atma Jaya dan Universitas Pelita Harapan (UPH).
Program ini didukung Beasiswa Pendidikan Indonesia Kemdiktisainstek yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengungkap arahan Presiden Prabowo agar perguruan tinggi memperkuat riset dan inovasi berbasis sains.
Workshop ini merupakan bagian dari upaya Kemdiktisaintek untuk memperluas akses pengetahuan sains dan teknologi kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Jepang melalui NEDO menawarkan beberapa skema kerja sama penelitian untuk menyiapkan industri di bidang energi baru dan teknologi.
PERUNDUNGAN atau bullying sesungguhnya sudah dinyatakan dilarang dan termasuk salah satu dosa besar dalam penyelenggaraan pendidikan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut akan memberikan sanksi untuk penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) pelaku perundungan.
Kuasa hukum keluarga Aulia Risma Lestari, mengatakan bahwa melihat bahwa tuntutan jaksa penuntut umum sangat ringan.
Sidang menampilkan tiga terdakwa yaitu Taufik Eko Nugroho, Sri Maryani, dan Zara Yupita Azra
Salah satu kebijakan penting yang mulai diterapkan adalah pembatasan jam kerja peserta didik maksimal 80 jam per minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved