Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKOLAH Rakyat yang mulai diuji coba sejak Senin (14/7) di 63 titik di berbagai penjuru Indonesia dinilai membawa harapan baru bagi pendidikan anak-anak dari kalangan ekonomi tidak mampu.
Demikian disampaikan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Camelia Panduwinata Lubis, dalam keterangannya, Selasa (15/7). Ia pun mengapresiasi Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) atas keberhasilannya menyiapkan program Sekolah Rakyat dalam waktu singkat.
Aktris yang karib disapa Camel Petir, ini menuturkan program strategis tersebut merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
"Pak Mensos Saifullah Yusuf luar biasa. Dalam enam bulan sudah berhasil menyiapkan Sekolah Rakyat. Kemarin kita mulai MPLS (masa pengenalan lingkungan sekolah), dan awal Agustus akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo," ujarnya.
Dia pun mendukung program Presiden Prabowo dan Kementerian Sosial yang dinilai membawa harapan baru bagi pendidikan anak-anak dari kalangan tidak mampu. "Presiden ingin anak-anak yang rumahnya tidak layak bisa belajar di asrama dengan fasilitas lengkap."
Sebelumnya, Gus Ipul menjelaskan hingga pertengahan Juli 2025, sebanyak 63 titik Sekolah Rakyat telah memulai MPLS dengan total 256 rombongan belajar dan 6.180 siswa. Sementara itu, 37 titik tambahan akan memulai kegiatan serupa pada akhir Juli, setelah proses renovasi fasilitas selesai.
"Meskipun waktu terbatas, berkat dukungan tim lintas kementerian dan adanya Inpres dari Presiden, kami mampu bekerja dengan baik. Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek, tapi investasi strategis untuk masa depan bangsa," kata dia.
Setelah masa MPLS dan matrikulasi selama dua hingga tiga bulan, kegiatan belajar mengajar reguler akan dimulai. Sekolah Rakyat hadir dengan konsep berasrama, bebas biaya, dan berkualitas tinggi. Ini merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan sosial.
Gus Ipul menegaskan bahwa seragam siswa yang akan diberikan itu lengkap untuk semua jenjang pendidikan Sekolah Rakyat mulai dari SD, SMP, dan SMA. Hanya saja karena saat ini masih dalam proses pengadaan sehingga penyaluran seragam masih membutuhkan waktu.
Selain itu, dia juga memastikan bahwa semua fasilitas penunjang proses belajar-mengajar di Sekolah Rakyat seperti komputer atau gawai akan segera tercukupi sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. (Ant/P-2)
Pernyataan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan berpotensi menyesatkan publik dan memicu penyebaran hoaks
KEMENTERIAN Sosial menyatakan akan membuka opsi pengaktifan kembali atau reaktivasi otomatis peserta PBI JKN yang menderita penyakit kronis dan katastropik.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
MENTERI Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul angkat bicara soal kasus pengusiran Nenek Elina, 80, dari rumahnya di Surabaya
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) hari terakhir yang dilaksanakan di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat.
Kemensos menyiapkan program rekonstruksi dan pemulihan masyarakat terdampak pascabencana di Sumatra seperti jaminan hidup (jadup) sebesar Rp3 juta
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, secara tegas membantah narasi yang mengaitkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pemangkasan anggaran dan program pendidikan
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menegaskan bahwa Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya sekadar menjadi tempat belajar.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya, menyampaikan keprihatinan soal anak SD bunuh diri di NTT. Ia mendorong sekolah rakyat menjangkau desa.
Adaptivitas tersebut diperlukan agar siswa bisa menggerakkan roda pemutus kemiskinan ketika mereka lulus, baik melalui bekerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved