Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Pos Indonesia (PosIND) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjalin kerja sama strategis guna memperkuat layanan logistik haji dan umrah. Plt Direktur Utama PosIND Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman mengungkapkan kolaborasi tersebut merupakan langkah penting dalam menghadirkan sistem pelayanan logistik ibadah haji yang modern, efisien dan terintegrasi. Itu diyakini akan mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
"Nota kesepahaman yang telah ditandatangani itu adalah komitmen PosIND dan BPKH memberikan pelayanan logistik secara modern, efisien dan terintegrasi kepada jemaah haji dan umrah," kata Endy dalam keterangan di Bandung, Jawa Barat, Jumat.
Kerja sama tersebut akan memanfaatkan jaringan infrastruktur dan logistik PT Pos yang tersebar di seluruh Tanah Air. Dengan jaringan itu, PosIND bisa dengan mudah mendistribusikan barang-barang miliki para peserta ibadah haji dan umrah. BPKH juga akan memiliki dukungan dalam memastikan layanan prima.
Endy merinci, pihaknya memiliki enam daerah atau regional untuk memudahkan alur distribusi yang mencakup seluruh provinsi di Indonesia, yakni 42 Kantor Cabang Utama, 168 Kantor Cabang, dan 4.308 Kantor Cabang Pembantu. Selain itu, Pos Indonesia juga tergabung dalam jaringan pos dunia dengan anggota lebih dari 222 negara.
Data per 25 Juni 2025, Pos Indonesia mendistribusikan barang jemaah haji dengan volume hampir mencapai 150 ton dari Mekkah dan hampir 100 ton dikirim dari Madinah. Melalui sistem tracking digital, ribuan paket jamaah haji tersebut bisa dikirim ke berbagai daerah di Indonesia tepat waktu.
"Kami berharap kolaborasi antara Pos Indonesia dan BPKH dapat menjadi model sinergi antara BUMN dan lembaga pengelola dana umat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan haji secara menyeluruh," tandasnya. (Ant/E-3)
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat total aset mencapai Rp238,99 triliun pada akhir tahun 2025, meningkat dari Rp221,05 triliun pada tahun sebelumnya.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
BPKH menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum strategis bagi lembaga tersebut untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi serta penguatan peran anak usaha.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Sinergi ini memastikan dana umat kembali kepada umat dalam bentuk infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Wamenhaj Dahnil Anzar tegaskan keselamatan jemaah haji 2026 jadi prioritas utama di tengah dinamika Timur Tengah. Simak skenario mitigasi dan imbauan umrah di sini
Indonesia resmi ekspor 2.280 ton beras kualitas super premium ke Arab Saudi untuk jemaah haji 2026. Simak detail pengiriman perdana dalam sejarah haji RI ini.
Pada kuartal pertama 2025 saja, jumlah jemaah umrah asal Indonesia mencapai lebih dari 547 ribu orang.
Kemenhaj terus mematangkan kesiapan jemaah haji Indonesia melalui program Bimbingan Manasik Haji Terintegrasi di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
Garuda Indonesia menghibahkan satu unit pesawat untuk fasilitas manasik di Asrama Haji Kelas I Aceh. Hibah ini dirancang sebagai sarana praktik langsung bagi calon jemaah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved