Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Pos Indonesia (PosIND) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjalin kerja sama strategis guna memperkuat layanan logistik haji dan umrah. Plt Direktur Utama PosIND Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman mengungkapkan kolaborasi tersebut merupakan langkah penting dalam menghadirkan sistem pelayanan logistik ibadah haji yang modern, efisien dan terintegrasi. Itu diyakini akan mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
"Nota kesepahaman yang telah ditandatangani itu adalah komitmen PosIND dan BPKH memberikan pelayanan logistik secara modern, efisien dan terintegrasi kepada jemaah haji dan umrah," kata Endy dalam keterangan di Bandung, Jawa Barat, Jumat.
Kerja sama tersebut akan memanfaatkan jaringan infrastruktur dan logistik PT Pos yang tersebar di seluruh Tanah Air. Dengan jaringan itu, PosIND bisa dengan mudah mendistribusikan barang-barang miliki para peserta ibadah haji dan umrah. BPKH juga akan memiliki dukungan dalam memastikan layanan prima.
Endy merinci, pihaknya memiliki enam daerah atau regional untuk memudahkan alur distribusi yang mencakup seluruh provinsi di Indonesia, yakni 42 Kantor Cabang Utama, 168 Kantor Cabang, dan 4.308 Kantor Cabang Pembantu. Selain itu, Pos Indonesia juga tergabung dalam jaringan pos dunia dengan anggota lebih dari 222 negara.
Data per 25 Juni 2025, Pos Indonesia mendistribusikan barang jemaah haji dengan volume hampir mencapai 150 ton dari Mekkah dan hampir 100 ton dikirim dari Madinah. Melalui sistem tracking digital, ribuan paket jamaah haji tersebut bisa dikirim ke berbagai daerah di Indonesia tepat waktu.
"Kami berharap kolaborasi antara Pos Indonesia dan BPKH dapat menjadi model sinergi antara BUMN dan lembaga pengelola dana umat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan haji secara menyeluruh," tandasnya. (Ant/E-3)
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Sinergi ini memastikan dana umat kembali kepada umat dalam bentuk infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
TERKAIT Indonesia yang berhasil memenangkan lelang lahan di Mekah, Arab Saudi untuk pembangunan Kampung Haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan terlibat.
Dalam program ini, BPKH menyalurkan sebanyak 712 bibit pohon yang terdiri dari varietas produktif dan konservatif, antara lain alpukat, durian, gayam, nangka, aren, kelapa, dan bambu.
BPKH mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Whistleblowing System (WBS) yang memungkinkan pelaporan pelanggaran.
MEDIAINDONESIA.COM, 8 Februari 2026, menurunkan berita berjudul ‘Lebih Awal, Arab Saudi Mulai Terbitkan Visa Haji 2026 Hari Ini’.
Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan Yusuf menegaskan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan pemahaman ibadah dalam Manasik Haji Nasional 2026
Wakil Ketua DPR RI Komisi VIII, Abdul Wachid mengapresiasi langkah inovatif pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya pembagian kartu Nusuk sejak di embarkasi.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap butir nasi yang dikonsumsi jemaah haji memiliki kualitas terbaik dan cita rasa nusantara."
PERUM Bulog tengah menyiapkan ekspor beras premium untuk kebutuhan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved