BPKH Sambut Baik Langkah Cepat Arab Saudi Umumkan Kuota Haji 2024

Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Al Rabiah telah mengumumkan kuota haji 1445 H/2024 M. Pengumuman tersebut disampaikan sehari sebelum berakhirnya fase Mabit di Mina, 30 Juni 2023.

Indonesia tahun depan dipastikan memperolah 221.000 kuota haji. Proses persiapan penyelenggaraan haji 2024 juga sudah bisa dilakukan mulai 16 September 2023.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyambut baik langkah Kementerian Haji dan Umrah yang bergerak sangat cepat dalam menginformasikan kuota haji tahun depan.

Baca juga: Kuota Haji Indonesia Tahun Depan Sebanyak 221.000 Jemaah

"Hal ini diharapkan akan memberikan banyak ruang untuk penentuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH yang pada gilirannya akan ada banyak waktu untuk persiapan penyelenggaraan haji, termasuk perkiraan biaya akomodasi, transportasi, dan katering," ujar Fadlul di Madinah, Rabu (5/7)

Dari aspek pengelolaan keuangan haji, pengumuman kuota lebih awal akan sangat membantu karena bisa memberikan ruang yang lebih luas sehingga layanan bisa lebih cepat. Dengan begitu, Pemerintah diharapkan bisa mendapat harga terbaik.

Baca juga: Bagasi Melebihi Kapasitas, Jemaah Haji Terpaksa Tinggalkan Oleh-oleh di Bandara Jeddah

"Pemesanan seluruh fasilitas pelayanan haji dapat dilakukan lebih dini. Ini memberi harapan jemaah haji Indonesia akan mendapatkan fasilitas terbaik mengingat ketersediaan dana kelolaan haji yang cukup mumpuni secara jumlah dan nilai," jelasnya.

Dia menambahkan, penetapan kuota sejak jauh haru juga dapat dilihat sebagai kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan kontrak sewa fasilitas penyelenggaraan haji melalui pembayaran uang muka. Langkah itu dapat dijadikan sebagai pembelajaran awal sebelum melakukan kontrak sewa jangka menengah atau jangka panjang.

"Pada gilirannya, hal itu juga dapat menjaga stabilitas harga atas pembiayaan jemaah haji Indonesia sehingga terhindar dari fluktuasi harga akibat perubahan kurs atau tingkat inflasi," tutur Fadlul.

Fadlul menilai, ke depan, partisipasi BPKH sebagai pengelola keuangan haji dalam ekosistem perhajian merupakan sebuah keniscayaan. Sinergi BPKH, Kemenag, dan para pemangku kepentingan lainnya akan meningkatkan daya tawar Indonesia sebagai bangsa dengan jemaah haji terbesar di dunia.

"Hasil negosiasi pemerintah Indonesia selama ini menjadi barometer negara lain. Peran Indonesia sangat besar dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan haji seluruh umat muslim dunia," tandasnya. (Z-11)