Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Grogol menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.
Dukungan ini diwujudkan melalui penyerahan simbolis kartu kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada 200 pekerja dari Satgas Program Pangan dan Gizi (SPPG) Khusus Jakarta Barat.
Penyerahan kartu dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Grogol, Multanti, kepada Kepala Regional SPPG Khusus Jakarta Barat, Yudha, dalam kegiatan yang menjadi pilot project resmi pertama di DKI Jakarta untuk perlindungan pekerja dalam ekosistem MBG.
Dalam sambutannya, Yudha menegaskan pentingnya jaminan sosial bagi pekerja.
“Dengan adanya perlindungan ini, para pekerja merasa tenang karena jika terjadi risiko sudah ada yang melindungi,” ujarnya.
Ia berharap inisiatif ini menjadi momentum perluasan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja di program MBG, khususnya di wilayah Jakarta.
Multanti menyatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan siap mendukung penuh program MBG yang dinilai berpotensi besar menyerap tenaga kerja lintas sektor.
“Seluruh pekerja dalam ekosistem MBG wajib mendapat perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” tegasnya.
Program MBG tidak hanya penting bagi pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga turut membuka ribuan lapangan kerja baru.
Multanti menjelaskan bahwa ekosistem MBG melibatkan berbagai profesi, mulai dari juru masak, logistik, petugas distribusi, hingga tenaga kebersihan.
“Dengan berbagai jenis pekerjaan tersebut, penting memastikan semua tenaga kerja mendapatkan perlindungan agar merasa aman saat bekerja,” tambahnya.
BPJS Ketenagakerjaan memproyeksikan jumlah pekerja dalam ekosistem MBG di Jakarta Barat dapat mencapai 10.000 orang secara bertahap hingga 2025.
Untuk itu, kolaborasi strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN), SPPG, dan pelaksana teknis lainnya akan terus diperkuat melalui edukasi, sosialisasi, serta akuisisi kepesertaan aktif.
“Ini bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi para pekerja,” lanjut Multanti.
BPJS Ketenagakerjaan menyediakan skema perlindungan minimal untuk para pekerja dalam bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Bagi mitra UMKM dan pekerja mandiri (Bukan Penerima Upah/BPU), program serupa juga bisa diakses secara mudah dan terjangkau.
Langkah ini merupakan bagian dari misi strategis BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas cakupan perlindungan sosial di sektor-sektor baru seiring kebijakan nasional.
Tidak hanya pada pekerja di hilir, perlindungan sosial juga akan diperluas hingga ke hulu rantai pasok, termasuk petani dan peternak yang menjadi bagian dari ekosistem MBG.
“Perlu adanya kolaborasi lanjutan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran tenaga kerja terkait pentingnya perlindungan jaminan sosial,” tutup Multanti.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta menciptakan ekosistem kerja yang sehat dan berkelanjutan. (Z-10)
BPJS Ketenagakerjaan bersama Bareskrim Polri mempertegas langkah pengawasan sekaligus penanganan hukum terhadap pemberi kerja yang tidak patuh menjalankan Program Jamsostek.
Cudarsiah, warga Tarakan yang dijuluki “Ibu BPJS”, gigih menyosialisasikan BPJS Ketenagakerjaan hingga menjangkau ribuan pekerja informal.
Pada 2024, cakupan Jamsostek Sumedang mencapai 38,09% atau 151.491 pekerja, tumbuh 4,26% dari tahun sebelumnya
BPJS Ketenagakerjaan meraih Platinum Rank pada ASRRAT 2025 untuk Integrated Report 2024. Penghargaan ini menegaskan komitmen institusi dalam penerapan ESG
Kegiatan yang digelar di momen Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat ini menjadi sarana strategis untuk menjangkau pekerja sektor informal.
Pernyataan Dadan itu menjawab adanya narasi yang menyebut anggaran besar MBG berasal dari pos pendidikan, pos kesehatan dan pos bantuan pemerintag di lembaga kementrian lain.
Tindakan itu dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah evaluasi menyusul ditemukannya kasus-kasus menonjol.
MBG juga menjadi motor ekonomi kerakyatan melalui kepastian pasar bagi UMKM dan dapur mitra, penyerapan produk lokal, serta penciptaan lapangan kerja baru di daerah.
Ia menekankan perlunya dukungan pemerintah berupa akses pembiayaan dan teknologi agar petani muda dapat bersaing secara optimal.
Setiap SPPG rata-rata mempekerjakan 50 orang. Dengan 24 ribu unit, tenaga kerja langsung yang terserap mencapai sekitar 1,1 juta orang.
Target pembangunan dapur SPPG di Jawa Barat 4.600 dan sekarang telah terlampaui kurang lebih sudah hampir 4.700.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved