Tambora Jadi Proyek Percontohan Pencapaian UCJ 2025 di Jakarta Barat

Kecamatan Tambora ditetapkan sebagai pilot project atau proyek percontohan dalam upaya mencapai Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) 2025 di wilayah Jakarta Barat. Komitmen ini ditegaskan dalam pertemuan antara BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Grogol dengan Camat Tambora serta para lurah se-Kecamatan Tambora.

Pertemuan yang digelar di Kantor Kecamatan Tambora ini dihadiri oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Grogol, Multanti, Plh Camat Tambora Tumpal Hasiholan, Sekcam Fahmy Karsawijaya, para lurah, serta pengurus Tim Penggerak PKK.

Baca juga : Kebakaran di Tambora Banyak Disebabkan Kebiasaan Sepele

Cakupan Kepesertaan Baru Capai 45,71%

Multanti menjelaskan bahwa hingga saat ini, cakupan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta Barat baru mencapai 45,71% dari total jumlah pekerja. Angka tersebut masih berada di bawah target Kementerian Dalam Negeri yang menargetkan cakupan 66% untuk DKI Jakarta pada tahun 2025.

“Melalui kolaborasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan, kami ingin memperluas perlindungan sosial ketenagakerjaan, terutama untuk pekerja informal,” ujar Multanti.

Tambora Dinilai Layak Jadi Wilayah Percontohan

Tambora dipilih sebagai wilayah percontohan karena merupakan kecamatan terluas dan terpadat di Jakarta Barat. Strategi awal mencakup pendaftaran mitra pemerintah seperti RT/RW, kader PKK, kader jumantik, dasawisma, posyandu, hingga kelompok pekerja informal lainnya sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga : Proses Hukum Kasus Eksploitasi Seksual di Jakbar Dipastikan Lanjut

Dalam acara tersebut, dilakukan penyerahan simbolis kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada Bendahara TP PKK Tambora, Mediana Puspitasari. Ini menjadi langkah awal bagi seluruh kader PKK Tambora, dari tingkat kecamatan hingga kelurahan, untuk terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Manfaat dan Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan

Multanti menegaskan bahwa sasaran utama program ini adalah pekerja bukan penerima upah (BPU) di lingkungan kecamatan dan kelurahan. Dengan iuran hanya Rp16.800 per bulan, peserta memperoleh dua perlindungan dasar:

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): mencakup biaya pengobatan tanpa batas, pengganti penghasilan, dan santunan kecelakaan.

Baca juga : Polisi Tangkap Pelaku Penipuan dan Penggelapan di Jakarta Barat

Jaminan Kematian (JKM): memberikan santunan hingga Rp42 juta serta beasiswa bagi dua anak peserta yang meninggal atau cacat total akibat kecelakaan kerja.

Peserta juga dapat mengikuti Jaminan Hari Tua (JHT) dengan iuran tambahan Rp20.000 per bulan. Total iuran untuk tiga program hanya sebesar Rp36.800 per bulan dan bisa dibayarkan sekaligus untuk satu tahun.

“Nilai manfaat jauh lebih besar dibanding iurannya. Sebagai contoh, santunan Rp42 juta setara dengan menabung Rp16.800 selama 208 tahun,” jelas Multanti.

Baca juga : Satpol PP Kembali Tertibkan Lokalisasi di Ibukota

Dukungan Kecamatan Tambora dan Rencana Pembentukan Agen Perisai

Plh Camat Tambora, Tumpal Hasiholan, menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan target UCJ 2025. Ia memastikan bahwa mitra Pemda seperti PKK, Dasawisma, dan Posyandu telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Langkah selanjutnya adalah menjangkau kelompok masyarakat lainnya. Kami akan membentuk agen Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia) di setiap kelurahan untuk menjangkau pekerja informal dan mendaftarkan mereka dalam program,” tambah Tumpal. (RO/Z-10)