Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
DEPUTI Bidang Sistem dan Tatakelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan mengatakan dengan program MBG membuka banyak peluang lapangan kerja.
Ia mencontohkan, saat ini jumlah unit pelayanan MBG tersebar di seluruh Indonesia ditargetkan mencapai 30.000. Dalam, satu lokasi unit pelayanan MBG butuh 3 sarjana S1 dibidang akuntansi, ahli gizi dan kepala unit.
"Selain kepala unit, kemudian ada lagi ahli gizi, dia pasti didampingi ahli gizi, harus sarjana juga. Dia diusia kira-kira 22-30 tahunlah yang kita cari. Plus satu lagi nanti itu akuntan lulusan akutansi per satu satuan pelayananan," jelasnya di acara diskusi bertajuk 'Ada Apa Dengan Prabowo?' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5). "Jadi (total) 90.000 lapangan pekerjaan terbuka buat sarjana-sarjana kita yang fresh graduate satu (S1)," imbuhnya.
Selain itu, dampak lainnya dengan MBG ini, para pelaku usaha di daerah juga akan lebih giat dalam mengembangkan usaha tani mereka. "Karena yang tadi, membuka lapangan pekerjaan, membuka peluang untuk membeli bahan pertanian di desa-desa," beber Tigor.
Makanan untuk Cegah Rakyat Marah
Dalam diskusi itu Tigor juga menyinggung tentang kaitan kelaparan atau kekurangan makan dengan kekacauan negara. Kondisi rakyat yang lapar dinilai rentan dengan kekacauan.
Sebab itu, terpenuhinya pangan sama pentingnya dengan ketahanan energi. Meniru perkataan Presiden, Tigor mengungkapkan bahwa negara dituntut harus mampu mempertahankan diri dari ancaman kelaparan terutama terhadap anak-anaknya.
"Karena beliau (Presiden Prabowo) bilang, negara yang lapar, negara yang gak kuat secara makanan, dia akan lemah. Dan itu terjadi di Afrika Bapak-Ibu. Afrika itu menjadi negara yang sangat rentan dengan pertempuran, peperangan, antarsuku," jelasnya. "Karena rasa lapar, rasa lapar itu me-trigger kemarahan. Hungry people is angry people. Rakyat yang lapar itu rakyat yang marah, dipenuhi dengan kemarahan," pungkasnya. (M-1)
Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Program ini adalah implementasi kebijakan Presiden Prabowo agar pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui dapat memperoleh makanan sehat dan bergizi secara gratis.
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
pemerintah dinilai telah menabrak konstitusi. Sebab, sebanyak 44,2% dari alokasi pendidikan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2026
Ia menekankan pentingnya evaluasi, khususnya agar program ini tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga mendorong produksi dalam negeri.
KETUA Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai alokasi 44,2% anggaran pendidikan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN memiliki dampak positif dan negatif.
PONDOK Pesantren Raudlatul Muta'alimin Cilendek, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, resmi membuka dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program makan bergizi gratis (MBG).
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
pemerintah dinilai telah menabrak konstitusi. Sebab, sebanyak 44,2% dari alokasi pendidikan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2026
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved