Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa sampai dengan saat ini, sudah dilakukan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 1.286 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di 38 provinsi dan sudah melayani 3.506.941 penerima manfaat.
“Terdapat 19 kelompok yang menerima mulai dari PAUD sampai seminari, termasuk ibu hamil, menyusui dan anak balita. Jadi cakupannya sudah lengkap termasuk di dalamnya ada beberapa sekolah luar biasa (SLB) yang sudah kami layani, kurang lebih ada 87 SLB, demikian juga pondok pesantren yang sudah dilayani kurang lebih 108 pesantren,” ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (6/5).
Lebih lanjut, pada 14 Mei 2025, terdapat potensi penambahan SPPG baru yang sedang diverifikasi sebanyak 219 dengan estimasi total tambahan penerima manfaat kurang lebih 657 ribu. Dengan demikian total SPPG yang akan beroperasi kurang lebih 1.505 dan akan melayani 4.163.941 penerima manfaat.
“Kami berkeinginan di akhir Mei 2025 nanti kami bisa melayani 6 juta penerima manfaat. Kemudian jumlah SPPG ini akan bertahan sampai Juli 2025 dan melayani 6 juta penerima manfaat,” tegas Dadan.
Dia menekankan bahwa terdapat tiga kunci sukses program MBG yaitu anggaran, SDM, dan infrastruktur.
“Anggaran InsyaAllah sudah disiapkan oleh Pak Presiden meskipun untuk penambahannya belum dikonsultasikan dengan DPR, tapi sudah disiapkan. Kemudian terkait SDM yang identik dengan SPPG. Sampai sekarang kita baru selesai mendidik 1.994 sarjana penggerak Indonesia orang di mana awalnya ada 2 ribu tapi kemudian mengundurkan diri 6 orang,” jelasnya.
“Sampai saat ini kami masih mendidik 30 ribu sarjana penggerak Indonesia yang baru akan selesai di akhir Juli 2025. Sehingga untuk bisa menyelenggarakan program makan bergizi sampai Juli, kami baru bisa melayani kurang lebih 6 juta penerima manfaat karena ada 1.994 sarjana penggerak Indonesia yang akan menjadi Kepala SPPG. Nanti di Agustus 2025 baru akan leluasa karena sarjana penggerak Indonesia baru selesai dididik,” lanjut Dadan.
Kemudian terkait dengan infrastruktur, sampai dengan saat ini 100% infrastruktur SPPG dikatakan telah disiapkan oleh mitra. Badan Gizi Nasional dikatakan belum satu pun membangun infrastruktur untuk SPPG.
“Kami baru dalam tahap perencanaan dan sedang mencari lahan untuk pembangunan 1.542 SPPG yang dibiayai oleh APBN. Jadi alhamdulillah program ini berjalan semua berkat kemitraan dan jika kita mengandalkan dana APBN semata maka program makan bergizi baru bisa dilaksanakan pada Agustus 2025,” urai Dadan.
“Infrastruktur ini sekarang terlihat sedang bergerak cepat di masyarakat. Jadi kami sangat yakin bahwa Agustus 2025 akan ada 7 ribu fasilitas yang bisa kita gunakan untuk SPPG dan akan kami tingkatkan dua kali lipat pada September 2025. Jadi percepatan sedang kami lakukan untuk melayani 42 juta penerima manfaat, kemudian Oktober 2025 kita ingin melayani 66 juta penerima manfaat, dan November 2025 akhir kita berharap bisa mencapai 82,5 juta sesuai target Pak Presiden,” sambungnya.
Target penyerapan anggaran untuk program MBG sendiri akan berjalan pada Juni 2025 dengan target mencapai Rp4,7 triliun, kemudian Juli 2025 mencapai Rp16 triliun, Agustus 2025 Rp28 triliun, September 2025 Rp51 triliun, Oktober 2025 Rp60 triliun, November 2025 Rp88 triliun, dan Desember 2025 Rp116 triliun. (H-3)
PRESDIEN Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG tak akan dihentikan meski mendapat kritik terkait besarnya kebutuhan anggaran di tengah tekanan fiskal.
Prabowo menyatakan penindakan dilakukan secara tegas terhadap dapur yang tidak memenuhi standar, dengan pengawasan langsung di lapangan.
Dia menyebut Program MBG akan kembali disalurkan kepada para penerima per 31 Maret 2026.
Penghentian sementara operasional MBG ini merupakan bagian dari manajemen strategis agar distribusi tetap tepat sasaran.
Ia menegaskan pemerintah akan tetap memprioritaskan belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran.
Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional sembilan SPPG di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, setelah ditemukan penyajian kelapa utuh dalam menu Program Makan Bergizi Gratis
Prabowo menyatakan penindakan dilakukan secara tegas terhadap dapur yang tidak memenuhi standar, dengan pengawasan langsung di lapangan.
BGN tutup 62 Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) karena sajikan menu tak sesuai anggaran selama Ramadan 2026. Simak sanksi dan kronologinya di sini.
Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia meluncurkan program e-learning penyusunan laporan keuangan serta aplikasi pelaporan keuangan SPPG.
BGN akan menangguhkan sementara operasional 717 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Wilayah III yang hingga kini belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Program makan bergizi gratis (MBG) di Garut secara signifikan memperbaiki status gizi generasi muda.
SPPG di wilayah Pademawu, Buddagan, Kabupaten Pamekasan dihentikan sementara, setelah muncul lele mentah pada menu MBG.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved