Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
KETUA Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi XI DPR RI, Irma Suryani, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) responsif dalam mengatasi masalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Banyak sekali kasus yang terjadi justru saya melihatnya BGN baru tahu dari media. Nah ini sebetulnya enggak boleh terjadi. Harusnya kasus-kasus itu disampaikan oleh sekolah terkait atau dapur umum kepada BGN secara langsung," ujar Irma dalam RDP Komisi IX DPR dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Irma mengungkapkan, responsibilitas BGN patut dievaluasi sehingga dapat mengontrol dan menyelesaikan seluruh problematika program MBG.
"Setelah media ribut, baru BGN menyelesaikan. Menurut saya, itu tidak profesional, harus mulai diubah. Kontrolnya yang ketat di BGN," ungkapnya.
Irma juga menyoroti pernyataan Kepala BGN di hadapan Komisi XI DPR yang tidak menyertakan masalah MBG di Nusa Tenggara Timur (NTT). Padahal, di NTT masih ditemukan banyak masalah terkait MBG.
"Justru di paparan tadi, NTT tidak dilaporkan, padahal justru NTT paling banyak bermasalah (program MBG). Ini saya dapat laporannya terkait di NTT, banyak sekali!" tegas Irma.
Untuk itu, Irma meminta BGN harus segera berbenah agar responsif dalam mengatasi dan menyelesaikan program MBG secara komprehensif. (RO/I-2)
UPAYA memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan melalui pengintegrasian sistem antarlembaga terkait harus mendapat dukungan semua pihak.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
Upacara militer sebagai penghormatan terakhir kepada Alm. Mayjen (Purn) I Gusti Kompang (IGK) Manila di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.
Partai NasDem DPR RI menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai prioritas utama
Bendahara Umum Partai NasDem itu mengatakan memberantas beking tambang ilegal tersebut hal mudah. Aparat penegak hukum (APH) bisa langsung menangkap.
Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Program ini adalah implementasi kebijakan Presiden Prabowo agar pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui dapat memperoleh makanan sehat dan bergizi secara gratis.
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
pemerintah dinilai telah menabrak konstitusi. Sebab, sebanyak 44,2% dari alokasi pendidikan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2026
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved