Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KETUA Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi XI DPR RI, Irma Suryani, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) responsif dalam mengatasi masalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Banyak sekali kasus yang terjadi justru saya melihatnya BGN baru tahu dari media. Nah ini sebetulnya enggak boleh terjadi. Harusnya kasus-kasus itu disampaikan oleh sekolah terkait atau dapur umum kepada BGN secara langsung," ujar Irma dalam RDP Komisi IX DPR dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Irma mengungkapkan, responsibilitas BGN patut dievaluasi sehingga dapat mengontrol dan menyelesaikan seluruh problematika program MBG.
"Setelah media ribut, baru BGN menyelesaikan. Menurut saya, itu tidak profesional, harus mulai diubah. Kontrolnya yang ketat di BGN," ungkapnya.
Irma juga menyoroti pernyataan Kepala BGN di hadapan Komisi XI DPR yang tidak menyertakan masalah MBG di Nusa Tenggara Timur (NTT). Padahal, di NTT masih ditemukan banyak masalah terkait MBG.
"Justru di paparan tadi, NTT tidak dilaporkan, padahal justru NTT paling banyak bermasalah (program MBG). Ini saya dapat laporannya terkait di NTT, banyak sekali!" tegas Irma.
Untuk itu, Irma meminta BGN harus segera berbenah agar responsif dalam mengatasi dan menyelesaikan program MBG secara komprehensif. (RO/I-2)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
DIREKTUR Eksekutif Observo Center, Muhammad Arwani Deni mendorong agar program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) bersih dari praktik-praktik manipulatif
BGN sebut pekan depan akan ada penambahan penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) sejumlah 1,2 juta, total yang akan dilayani di pekan depan itu totalnya sudah hampir 7 juta.
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti membenarkan bahwa pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) siswa di lingkungan sekolah akan dimulai pada Agustus 2025.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai belum menunjukkan efektivitas dalam menurunkan angka stunting.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan biaya Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp10 ribu di Pulau Jawa lebih dari cukup.
POLRI akan melakukan kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan lembaga terkait lainnya untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MGB) yang diusung oleh pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved