Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
Pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) untuk mempercepat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan target 82,9 juta penerima manfaat pada tahun ini. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menjelaskan aturan tersebut baru dibuat lantaran Presiden Prabowo Subianto memantau langsung ke tiap daerah. Dari pantauan itu, banyak yang belum menerima MBG meski pelaksanaan program ini telah berjalan lebih dari 4 bulan.
"Karena Pak Presiden itu setiap kali ke daerah, beliau merasa miris karena lebih banyak yang belum bisa terima (MBG) dibanding yang terima. Makanya kita membutuhkan percepatan," ungkap Dadan dilansir dari keterangan resmi, Sabtu (10/5).
Selain itu, program ini awalnya masih diragukan. Pemerintah pun mulai bergegas mempercepat target penyaluran Program MBG yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak didik mulai dari PAUD hingga SMA dan santri.
"Ya namanya kan begini, kita ini kan harus bekerja, berjalan. Kemudian melihat setelah dijalankan itu awalnya orang berpikir ini tidak akan jalan. Sebenarnya setelah jalan, ini harus lebih cepat lagi," ungkap Dadan.
Ketika resmi dimulai pada 6 Januari 2025, Program MBG tercatat telah memberi makan kepada 570.000 anak sekolah dan melibatkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Hingga saat ini sudah terbentuk 1295 SPPG di 38 provinsi.
Apabila program MBG telah berjalan penuh maka dibutuhkan 30.000 SPPG untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat. Untuk itu, dibutuhkan tambahan anggaran MBG Rp 50 triliun lagi dari pagu anggaran saat ini sebesar Rp 71 triliun.
Dalam mempercepat pembangunan ataupun operasional SPPG, di samping menggunakan alokasi anggarannya sendiri, BGN juga berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, kementerian/lembaga, BUMN, TNI, Polri, dan pihak swasta. (E-3)
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik, menegaskan upaya ini menjadi langkah konkret perluasan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ombudsman minta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerapkan standar pelayanan publik dalam pendistribusian makan bergizi gratis (MBG)
Irjen Rudi Darmoko mengatakan, tujuan utama distribusi makanan bergizi ini ialah menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak dini.
MEDIAINDONESIA.COM, 6 Juli 2025, menurunkan berita berjudul ‘BGN Sebut Penerima MBG sudah Melebihi Penduduk Singapura’.
DIREKTUR Eksekutif Observo Center, Muhammad Arwani Deni mendorong agar program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) bersih dari praktik-praktik manipulatif
BGN sebut pekan depan akan ada penambahan penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) sejumlah 1,2 juta, total yang akan dilayani di pekan depan itu totalnya sudah hampir 7 juta.
Kolaborasi ini tidak hanya menyajikan makanan yang lezat dan sehat, tetapi juga membangun kebiasaan makan bergizi secara berkelanjutan.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan biaya Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp10 ribu di Pulau Jawa lebih dari cukup.
POLRI akan melakukan kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan lembaga terkait lainnya untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MGB) yang diusung oleh pemerintah.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengembangkan sistem pengawasan berlapis. Salah satunya untuk mencegah kejadian seperti keracunan MBG kembali terulang.
Bimbingan menghadirkan sejumlah pembicara ahli dari berbagai institusi dan organisasi, seperti Kemendikdasmen, Kemenkes, akademisi, Badan POM, dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved