Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) untuk mempercepat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan target 82,9 juta penerima manfaat pada tahun ini. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menjelaskan aturan tersebut baru dibuat lantaran Presiden Prabowo Subianto memantau langsung ke tiap daerah. Dari pantauan itu, banyak yang belum menerima MBG meski pelaksanaan program ini telah berjalan lebih dari 4 bulan.
"Karena Pak Presiden itu setiap kali ke daerah, beliau merasa miris karena lebih banyak yang belum bisa terima (MBG) dibanding yang terima. Makanya kita membutuhkan percepatan," ungkap Dadan dilansir dari keterangan resmi, Sabtu (10/5).
Selain itu, program ini awalnya masih diragukan. Pemerintah pun mulai bergegas mempercepat target penyaluran Program MBG yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak didik mulai dari PAUD hingga SMA dan santri.
"Ya namanya kan begini, kita ini kan harus bekerja, berjalan. Kemudian melihat setelah dijalankan itu awalnya orang berpikir ini tidak akan jalan. Sebenarnya setelah jalan, ini harus lebih cepat lagi," ungkap Dadan.
Ketika resmi dimulai pada 6 Januari 2025, Program MBG tercatat telah memberi makan kepada 570.000 anak sekolah dan melibatkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Hingga saat ini sudah terbentuk 1295 SPPG di 38 provinsi.
Apabila program MBG telah berjalan penuh maka dibutuhkan 30.000 SPPG untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat. Untuk itu, dibutuhkan tambahan anggaran MBG Rp 50 triliun lagi dari pagu anggaran saat ini sebesar Rp 71 triliun.
Dalam mempercepat pembangunan ataupun operasional SPPG, di samping menggunakan alokasi anggarannya sendiri, BGN juga berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, kementerian/lembaga, BUMN, TNI, Polri, dan pihak swasta. (E-3)
BGN menargetkan peningkatan kualitas layanan Program Makan Bergizi (MBG) pada 2026 melalui penerapan akreditasi dan sertifikasi bagi seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Fadly mengatakan, pada rapat koordinasi itu BGN mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan untuk mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG
MBG menjadi salah satu strategi efektif dalam menekan kemiskinan secara tidak langsung.
Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil membangun sistem Makan Bergizi Gratis (MBG) berskala masif hingga menarik perhatian Jepang untuk belajar langsung ke lapangan.
Menyikapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa makanan dari SPPG Karyasari Sukaresmi didistribusikan menggunakan kantong plastik, pihak SPPG buka suara.
Relawan dapur Makan Bergizi Gratis di Semarang mengaku terbantu secara ekonomi. Warga berharap program MBG terus berlanjut.
Ia menjelaskan pada 1.000 hari pertama kehidupan penting untuk perkembangan anak dan BGN akan pastikan program untuk seluruh ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana (kanan) meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara.
Kepala BGN Dadan Hindayana melaporkan program MBG menjangkau 55,1 juta siswa dengan klaim sukses 99,99%. Namun, Komisi IX DPR menyoroti temuan serius terkait menu berpengawet dan susu impor.
Dosen FKKMK UGM Digna Niken Purwaningrum menilai edukasi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) krusial untuk menekan angka obesitas anak yang terus meningkat.
Badan Gizi Nasional menegaskan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan saat libur sekolah bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tanpa paksaan kepada siswa.
BGN memperketat SOP Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menetapkan kebijakan baru bahwa pengantaran makanan hanya diperbolehkan sampai di luar pagar sekolah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved