Menhut: Penerapan Multiusaha Kehutanan dan Penetapan Hutan Adat Jadi Prioritas Utama

MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, saat ini pihaknya fokus pada penerapan kehutanan multiusaha kehutanan. Hal itu bertujuan untuk membuka potensi kawasan hutan melalui pemanfaatan berkelanjutan, guna memberdayakan masyarakat hutan hingga meningkatkan ekonomi lokal.

"Kami berfokus pada penerapan kehutanan multiusaha kehutanan. Pendekatan ini adalah tentang bergerak melampaui praktik kehutanan tradisional untuk membuka potensi penuh kawasan hutan melalui pemanfaatan berkelanjutan, seperti ekowisata, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan agroforestry, sambil tetap menjaga keseimbangan ekologi dan menghormati nilai-nilai sosial," tuturnya, dalam sambutannya di acara halal bihalal bersama duta besar dan seluruh mitra Kementerian Kehutanan, Jumat (11/4).

"Saya menggunakan kesempatan ini untuk menyoroti dan berbagi beberapa prioritas utama Kementerian Kehutanan pada periode saat ini, yang mana kami percaya kolaborasi yang lebih kuat akan sangat penting," tambahnya.

Baca juga : Bertemu Foretika, Menhut Janji Kuatkan Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi di Bidang Kehutanan

Raja Juli mengatakan, model multiusaha kehutanan sangat penting untuk memberdayakan masyarakat hutan, meningkatkan ekonomi lokal, dan mencapai distribusi manfaat hutan yang lebih adil.

Menhut mengatakan, dirinya membentuk tim kerja untuk mempercepat penerapan kehutanan multi bisnis ini. Ia mengatakan pihaknya memerlukan dukungan dari mitra Kementerian Kehutanan dalam peningkatan kapasitas, inovasi hingga investasi.

"Untuk tujuan ini, saya baru saja mengeluarkan keputusan menteri mengenai tim kerja untuk mempercepat penerapan kehutanan multi-bisnis regeneratif. Agar program ini berhasil, kami juga memerlukan dukungan dari mitra kami, terutama dalam hal peningkatan kapasitas, akses pasar yang lebih luas, inovasi, dan investasi. Keterlibatan Anda dapat membantu kami memastikan bahwa kehutanan multi-bisnis bersifat inklusif dan layak secara ekonomi," ujarnya.

Baca juga : Menhut : Pelestarian Harus Berbasis Kearifan Budaya

Selain itu, Raja Juli juga menyebut dirinya memprioritaskan percepatan pengakuan atau penetapan resmi hutan adat. Menurutnya hal ini menjadi komitmen terhadap perhutanan sosial serta hak-hak masyarakat adat.

"Kami memprioritaskan percepatan pengakuan hutan adat, atau penetapan resmi hutan adat. Ini adalah bagian penting dari komitmen kami terhadap perhutanan sosial dan hak-hak masyarakat adat. Hutan bukan sekadar ekosistem, tetapi juga rumah, lanskap budaya, dan sumber kehidupan bagi banyak masyarakat adat di Indonesia. Kami percaya bahwa pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka bukan hanya masalah keadilan, tetapi juga langkah strategis untuk tata kelola hutan yang berkelanjutan," tuturnya.

"Prioritas tersebut mencerminkan visi kami yang lebih luas yaitu membangun sektor kehutanan yang lebih adaptif, inklusif, dan tangguh, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia dan komitmen lingkungan global. Kami tahu bahwa kami tidak dapat melakukannya sendiri, dan itulah sebabnya hari ini, melalui Halal Bihalal ini, kami tidak hanya memperbarui ikatan pribadi, tetapi juga ikatan profesional kami," pungkasnya.