Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan Sekolah Rakyat akan mulai berjalan di Sumatera Utara pada tahun ajaran 2025-2026. Lokasinya di Gedung UIN Sumatera Utara (UINSU), dua sentra milik Kementerian Sosial, dan di gedung milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Hal itu disampaikan mensos dalam kunjungan ke Sumatra Utara, Jumat (11/4), untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat. "Kami dengan Pak Gubernur hari ini melihat secara langsung, dan kita tahu ini sebenarnya sangat layak untuk dimulainya Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul di gedung UINSU, seperti dikutip dari keterangan resmi.
Ia menuturkan gedung UINSU merupakan satu dari empat titik yang rencananya tahun ini sudah bisa memulai Sekolah Rakyat. Gedung UINSU sendiri hanya memerlukan sedikit renovasi. Perbaikan ini akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum. "Nanti akan kita coba hitung melalui Kementerian PU," katanya.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengatakan Kementerian Sosial bersama Gubernur Sumatera Utara (Sumut) dan Wali Kota Tebing Tinggi akan membahas lebih detail tentang jenjang pendidikan yang akan diterapkan. Begitu juga dengan perencanaan, penganggaran, dan pengawasannya.
"Yang juga penting secara simultan harus kita siapkan proses rekrutmen siswa, guru, dan hal-hal lain yang diperlukan," ujarnya.
Selain renovasi, Gus Ipul juga menilai gedung UINSU juga memerlukan perluasan lahan. Harapannya, sesuai arahan Presiden Prabowo, bisa menampung sampai 1.000 siswa. Untuk saat ini diperkirakan fasilitas yang ada hanya mampu menampung dua kelas.
"Tadi Pak Wali Kota Insya Allah akan mencoba sekuat tenaga bersama DPRD di sini melakukan upaya-upaya memperluas lahan," katanya.
Menurutnya, program Sekolah Rakyat hanya bisa berhasil bila ada kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. "Saya datang ke sini, mohon dukungan gubernur, bupati dan wali kota agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat bisa dimulai tahun ini dan dikembangkan di tahun mendatang," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyebut Provinsi Sumut mengusulkan 21 pembangunan Sekolah Rakyat. Tapi, pelaksanaannya memang tidak bisa semua dilakukan tahun ini karena kendala syarat lahan. "Kabupaten/kota mau menyediakan lahannya, mudah-mudahan bisa masuk tahap kedua," katanya.
Wali Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragih mengatakan saat ini gedung UINSU baru memiliki lahan seluas 2,3 hektare. Ia menyanggupi untuk memperluas lahan hingga 5 hektare. "Bisa kita penuhi, kita realisasi. Saya harap bisa terwujud," katanya.
Sementara itu, Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, Nurhayati mengatakan gedung yang akan digunakan sebagai Sekolah Rakyat merupakan hibah dari pemerintah kota Tebing Tinggi. Menurutnya, bangunannya cukup representatif untuk bisa menjadi Sekolah Rakyat.
"Keinginan Mensos bisa dilaksanakan Juli ini. Bismillah atas dukungan gubernur dan wali kota Tebing Tinggi," katanya. (H-1)
Apabila dalam pelaksanaan CKG ditemukan siswa yang sakit maka Presiden RI Prabowo Subianto meminta Kementerian Sosial untuk menyembuhkan siswa tersebut hingga bisa kembali ke sekolah.
PEMERINTAH Kabupaten Tanah Datar menyiapkan lahan seluas 8.000 meter persegi untuk lokasi Sekolah Rakyat.
Mulai 1 Agustus 2025, Cek Kesehatan Gratis direncakan dilaksanakan di seluruh sekolah di bawah Kemendikdasmen dan di bawah Kemenag.
Pemerintah Kabupaten Natuna melalui program Sekolah Rakyat siap menampung 100 siswa baru pada tahun ajaran 2025.
Direncanakan kuota untuk Sekolah Rakyat tingkat SD sebanyak 50 siswa dan mereka akan dibagi ke dua kelas
Ia memastikan tiap anak Sekolah Rakyat akan dipetakan potensi dan talentanya. Sehingga, pengarahannya akan lebih tepat.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Harga cabai merah saat ini hanya berkisar Rp16 ribu per kilogram di sejumlah sentra pasar di Sumut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved