Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH rumah sakit di Kota Batam mulai melakukan penyesuaian untuk penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Beberapa rumah sakit yang telah berproses dalam implementasi ini di antaranya RSUD Embung Fatimah, RS Badan Pengusahaan (BP) Batam, serta rumah sakit swasta seperti RS Awal Bros.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam, Harry Nurdiansyah, mengatakan bahwa rumah sakit pemerintah sudah mulai menyesuaikan layanan mereka sesuai standar KRIS. "RSUD Embung Fatimah dan RSBP Batam sudah menyesuaikan. Rumah sakit swasta seperti RS Awal Bros juga mulai berproses untuk KRIS ini," katanya, Jumat (21/3).
Meski demikian, lanjutnya, penerapan penuh KRIS masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. "Saat ini kami masih menunggu arahan resmi, termasuk terkait skema iuran bagi peserta JKN-KIS," ujarnya.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, implementasi KRIS dijadwalkan mulai berjalan pada Juni atau Juli 2025. "Beberapa rumah sakit sudah mulai melakukan penyesuaian, tetapi penerapan resminya akan mengikuti regulasi turunan dari Perpres tersebut," tambahnya.
Selain mempersiapkan implementasi KRIS, BPJS Kesehatan juga berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di tingkat pertama. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memastikan 144 jenis penyakit dapat ditangani di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Batam terus berkoordinasi untuk memastikan faskes mitra dapat memenuhi regulasi dan memberikan pelayanan optimal kepada peserta JKN-KIS. "Kami menjalin kerja sama dengan faskes berdasarkan perjanjian yang mengedepankan komitmen dan integritas dalam pelayanan," jelasnya.
Dengan berbagai persiapan ini, BPJS Kesehatan optimistis implementasi KRIS di Batam dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi peserta JKN-KIS. (H-2)
BPJS Kesehatan sebaiknya difokuskan untuk membantu masyarakat kurang mampu. Sementara, orang yang lebih kaya bisa memperoleh layanan kesehatan dari asuransi swasta.
DIREKTUR Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya mengatakan terdapat kendala yang menyebabkan program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) belum bisa terealisasi hingga saat ini.
Pemerintah belum menetapkan pembiayaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan rencana tersebut masih digodok oleh kementerian dan lembaga.
MENTERI Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan kesiapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) untuk peserta BPJS Kesehatan.
SEJUMLAH asosiasi rumah sakit menyampaikan rekomendasi terkait penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan.
Ketua Forum Jaminan Sosial Pekerja dan Buruh Jusuf Rizal menyebut pihaknya menolak gagasan KRIS dalam layanan BPJS Kesehatan.
MEMASUKI Februari 2026, banyak masyarakat penerima manfaat dikejutkan dengan status kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tiba-tiba nonaktif.
Warga baru mengetahui status mereka dinonaktifkan ketika hendak menjalani pengobatan lanjutan, termasuk pasien penyakit kronis.
KEPUTUSAN Kementerian Sosial mencoret 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) per 1 Februari 2026, berdampak luas.
BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan masih bisa diaktifkan kembali dengan mudah, asalkan peserta memenuhi syarat dan mengikuti prosedur yang berlaku.
Dinkes Kota Yogyakarta mengoptimalkan proses pemulihan kepesertaan Program PBI-JKN yang sempat dinonaktifkan.
BPJS Kesehatan menjelaskan cara aktivasi kembali peserta PBI nonaktif melalui Dinas Sosial atau bantuan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan klinik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved