Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) melakukan efisiensi anggaran hingga Rp12 triliun. Nilai anggaran itu disebut salah satu yang terbanyak diantara kementerian dan lembaga.
"Dialokasikan sebesar Rp12.390.556.767.000 jadi lebih dari Rp12 triliun (pemotongan). Mungkin salah satu kementerian yang paling banyak potongannya," kata Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar saat rapat di Komisi VIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2).
Dia mengatakan awalnya pagu anggaran Kemenag untuk 2025 sebesar Rp78.552.159.164.000. Setelah diefisiensikan, pagu menjadi sebesar Rp66.232.602.397.000.
Adapun pemangkasan dilakukan per unit eselon 1. Sekretariat Jenderal dipangkas Rp378 juta dari pagu awal Rp35,7 miliar.
Kemudian, Inspektorat Jenderal dikurangi Rp63,1 juta dari pagu awal Rp178 juta. Lalu, Ditjen Bimas Islam pagu awalnya Rp2,3 miliar dan dipangkas Rp476 juta.
Selanjutnya, Ditjen Pendidikan Islam diefisiensikan Rp10 triliun dari total pagu Rp35,8 triliun. Ditjen Bimas Kristen dari total pagu Rp1 triliun dipotong Rp304 miliar.
Berikutnya, Ditjen Bimas Katolik dipangkas Rp181 juta dari pagu awal Rp456 juta. Ditjen Bimas Hindu diefisiensikan Rp232 juta dari pagu Rp607 juta.
Lalu, Ditjen Bimas Buddha dipangkas Rp142 juta dari pagu awal Rp323 juta. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dipangkas Rp207 juta dari pagu awal Rp1,38 triliun.
Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM dipangkas Rp240 juta. Pagu awalnya sejumlah Rp651 juta. (P-5)
PUSaKO menyampaikan enam poin penting. Pertama, mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi konkret kedaulatan rakyat.
Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD
MAYORITAS aparatur sipil negara (ASN) mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Hanya saja, ada kekhawatiran signifikan terhadap dampak pada kualitas layanan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
Selain transparansi, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi sorotan utama FITRA.
KETUA Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat izin kunjungan kerja luar negeri bagi kepala daerah.
MENAG Nasaruddin Umar, berbicara tentang ekotelogi serta peran agama dan kesadaran kemanusiaan di era Artificial Intelligence (AI) pada konferensi internasional yang berlangsung di Mesir.
Menag juga mencontohkan perilaku ramah lingkungan dalam ibadah, seperti anjuran Nabi SAW untuk berhemat air saat berwudu.
Menag Nasaruddin Umar menegaskan salat tidak hanya memiliki nilai kesalehan spiritual, memiliki nilai kepedulian terhadap lingkungan sosial dan kelestarian alam menyambut isra mikraj
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kerukunan umat beragama bukan sekadar ketiadaan konflik, melainkan energi kebangsaan yang mendorong sinergi dan kemajuan Indonesia.
PUSAT Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama mencatatkan lompatan kinerja sepanjang 2025. Capaian itu perwujudan dari poin pertama Asta Protas Kemenag,
Menag Nasaruddin Umar menegaskan bahwa perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 menjadi momentum penting untuk meneguhkan solidaritas dan empati kebangsaan bagi korban bencana
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved