Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Gizi Nasional (BGN) perlu paparkan skema skema program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat bulan puasa nanti. Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menyebut komisinya akan segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada awal Februari mendatang membahas hal tersebut.
"Nah ini yang belum dilaporkan pada kami di Komisi IX DPR RI karena awal tahun kami baru selesai reses di tanggal 20 Januari kemarin, pertemuan RDP dengan BGN akan dilakukan awal Februari," kata Irma saat dihubungi, Selasa (28/1).
"Betul salah satu tema yang dibahas adalah skema MBG (makan bergizi gratis) di bulan Ramadan," sambung dia.
Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pada Januari-April 2025 program MBG menyasar 3 juta anak. Kemudian meningkat menjadi 6 juta anak pada periode April hingga Agustus, dan terus bertambah hingga akhir tahun diharapkan semua anak di Indonesia bisa mendapat makanan bergizi.
Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025 lalu, program MBG telah berhasil menjangkau 650 ribu anak di 31 provinsi.
Untuk memaksimalkan program MBG Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menekankan pentingnya keberadaan ahli gizi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan menu yang disediakan sesuai dengan kondisi lokal.
"Ahli gizi di SPPG akan mengakomodasi potensi lokal, kesukaan, dan kebiasaan masyarakat setempat," jelasnya. (H-3)
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.
Hal itu disampaikan Misbakhun usai rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan terkait penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang P2SK, Rabu (4/2).
Diperlukan perubahan UU P2SK agar pengaturannya selaras dengan arah dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengusulan RUU kumulatif terbuka.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
Pramono menilai, kerja sama ini diperlukan untuk menjaga pasokan bahan makanan dalam keberlangsungan program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati menegaskan pengawasan ketat bahan baku dan alat dapur SPPG guna mencegah insiden keamanan pangan pada program Makan Bergizi Gratis.
WAKIL Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang menyerukan agar mitra tidak lepas tanggung jawab terhadap pelaksanaan dapur SPPG
MoU ini fokus pada dua sektor utama. Yakni energi hijau dan ketahanan pangan.
UNICEF memberikan apresiasi tinggi atas komitmen kepemimpinan Indonesia dalam membangun kualitas generasi masa depan melalui penguatan gizi ibu dan anak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved