Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Gizi Nasional (BGN) perlu paparkan skema skema program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat bulan puasa nanti. Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menyebut komisinya akan segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada awal Februari mendatang membahas hal tersebut.
"Nah ini yang belum dilaporkan pada kami di Komisi IX DPR RI karena awal tahun kami baru selesai reses di tanggal 20 Januari kemarin, pertemuan RDP dengan BGN akan dilakukan awal Februari," kata Irma saat dihubungi, Selasa (28/1).
"Betul salah satu tema yang dibahas adalah skema MBG (makan bergizi gratis) di bulan Ramadan," sambung dia.
Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pada Januari-April 2025 program MBG menyasar 3 juta anak. Kemudian meningkat menjadi 6 juta anak pada periode April hingga Agustus, dan terus bertambah hingga akhir tahun diharapkan semua anak di Indonesia bisa mendapat makanan bergizi.
Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025 lalu, program MBG telah berhasil menjangkau 650 ribu anak di 31 provinsi.
Untuk memaksimalkan program MBG Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menekankan pentingnya keberadaan ahli gizi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan menu yang disediakan sesuai dengan kondisi lokal.
"Ahli gizi di SPPG akan mengakomodasi potensi lokal, kesukaan, dan kebiasaan masyarakat setempat," jelasnya. (H-3)
RUU Perampasan Aset dibutuhkan untuk memperbaiki sistem hukum yang masih lemah terhadap hasil kejahatan yang merugikan keuangan Negara.
RUU ini tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pemulihan aset negara (asset recovery) sebagai bagian penting dari keadilan substantif.
Sebagian siswa cenderung terlalu dimanja dan setiap persoalan kecil dilaporkan kepada orang tua, bahkan berujung pada kriminalisasi guru.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Yayasan Padepokan Pandan Ireng secara resmi mulai mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Fadly mengatakan, pada rapat koordinasi itu BGN mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan untuk mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menegaskan pentingnya penguatan aspek regulasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil membangun sistem Makan Bergizi Gratis (MBG) berskala masif hingga menarik perhatian Jepang untuk belajar langsung ke lapangan.
Menyikapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa makanan dari SPPG Karyasari Sukaresmi didistribusikan menggunakan kantong plastik, pihak SPPG buka suara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved