Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Irma Suryani menentang wacana serangga masuk dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan kepada anak sekolah. Menurutnya, wacana yang diungkap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) itu tidak layak.
"Tentu tidak layak masuk variasi menu MBG, dan melalui media ini saya peringatkan sebaiknya BGN tidak perlu kasih argumen aneh-aneh, fokus saja pada kontrol kualitas dan mencegah potensi fraud yang mungkin terjadi," kata Irma saat dihubungi, Selasa (28/1).
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana membuka peluang serangga masuk dalam menu MBG di daerah tertentu yang terbiasa makan serangga seperti belalang atau ulat sagu. Ini ditujukan sebagai alternatif sumber protein. Meski di beberapa daerah ulat sagu dan belalang sering dikonsumsi, Irma tegaskan hal itu tidak layak sebagai alternatif sumber protein dan masuk ke menu MBG. Sumber protein bisa didapatkan dari telur, ikan, dan ayam yang masing-masing daerah memiliki ciri khas tersendiri dalam mengolahnya. Dengan begitu diharapakan siswa bisa senang dan lahap menyantap makanan bergizi sesuai ciri khas daerah masing-masing.
"Bikin gaduh saja. Jika masih ada makanan layak ngapain juga makan serangga meskipun di daerah tertentu ada yang mengonsumsinya. Protein hewani yang bisa didapat sebaiknya dari telur, ikan, atau ayam," ujar dia.
"Ingat MBG ini program sensitif, jadi harus kerja maksimal, tidak bisa kerja biasa-biasa saja," sambungnya.
Ahli Gizi Masyarakat, Tan Shot Yen menilai menyajikan serangga, ulat sagu dan semacamnya dalam menu program MBG akan merusak nafsu makan anak. Pada dasarnya kandungan dalam makanan bukan hanya mengenai gizi, yang tak kalah penting yakni keamanan pangan. Sehingga pemerintah daerah harus lebih baik menyajikan makanan seperti telur yang juga mengandung protein hewani, pengolahannya pun diawasi secara ketat hingga makanan itu sampai ke tangan siswa.(M-2)
Ombudsman minta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerapkan standar pelayanan publik dalam pendistribusian makan bergizi gratis (MBG)
Polres Garut berpartisipasi dalam program ini melalui Yayasan Kemala Bhayangkari. Di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mereka menyediakan 3.500 porsi.
Selain pelayanan kesehatan, ratusan warga Desa Batas Batu Distrik Krepkuri, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan menikmati bantuan makan bergizi dan paket sembako serta air bersih
Dalam kunjungan tersebut, Wagub Kepri didampingi oleh Tim Pengendalian Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri, Gunawan Satari.
MEDIAINDONESIA.COM, 6 Juli 2025, menurunkan berita berjudul ‘BGN Sebut Penerima MBG sudah Melebihi Penduduk Singapura’.
DIREKTUR Eksekutif Observo Center, Muhammad Arwani Deni mendorong agar program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) bersih dari praktik-praktik manipulatif
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved