Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
Muslimat NU Dituntut Melakukan Regenerasi
REGENERASI merupakan keniscayaan dalam sebuah organisasi. Begitu pula di lingkungan Muslimat NU yang akan menggelar Kongres XVIII di Surabaya pada 11-16 Februari. Dalam ajang kongres yang akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto itu, Ketua PW Muslimat NU DKI Jakarta, Hizbiyah Rochim, mendorong adanya regenerasi di kepengurusan pasca-kongres.
“Kongres adalah ajang tertinggi dalam organisasi yang dilakukan secara berkala. Di ajang ini kami berharap kader-kader muda Muslimat yang tersebar di berbagai tempat bisa muncul dan didukung oleh konstituen kongres, sehingga bisa melanjutkan estafet kepemimpinan di organisasi,” ujar Hizbiyah Rochim kepada media di sela-sela acara Muslimat NU Jakarta Leadership Training, Minggu (26/1).
Saat ditanya siapa saja tokoh muda yang potensial untuk mengisi posisi penting di Muslimat pasca-Kongres XVIII nanti, dia mengatakan Muslimat NU memiliki banyak kader yang mumpuni dan multi talenta di berbagai bidang. Kader-kader yang layak menjadi Ketua Umum Muslimat NU mendatang menurut dia sangat banyak.
"Di antaranya ada nama Siti Aniroh Slamet Effendy, Ulfah Mashfufah, Zannuba Arifah Chafsoh Wahid, Arifah Choiri Fauzi, dan masih banyak lainnya,” ungkap Hizbiyah di sela-sela acara pelatihan.
Kongres sebagai ajang regenerasi organisasi, kata Hizbiyah, juga bisa menjadi ajang konsolidasi kader. “Pelatihan kepemimpinan ini dilakukan dalam rangka menyambut Kongres Muslimat NU XVIII di Surabaya yang rencananya akan dihadiri Bapak Presiden RI Prabowo Subianto. Tujuan kegiatan ini adalah sebagai ajang silaturahim dan konsolidasi sumber daya manusia (SDM), serta menjadi wadah pengkaderan untuk mencetak para pemimpin Muslimat NU di setiap jenjang agar mereka siap terjun di tengah-tengah masyarakat,” jelasnya.
Kegiatan yang berkolaborasi dengan BAZNAS DKI Jakarta ini diikuti oleh perwakilan dari PC Muslimat NU se-Jakarta (Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu).
Siti Aniroh Slamet Effendy, mewakili PP Muslimat NU, mengapresiasi kegiatan ini sebagai ruang untuk menciptakan kader-kader andal yang siap melakukan dakwah dan penguatan nilai-nilai ahlussunnah waljamaah. Pelatihan ini juga bisa menjadi pemicu agar Muslimat NU DKI Jakarta dapat hadir di ruang-ruang digital dalam menjalankan aktivitasnya ke depan. “Semoga acara seperti ini bisa dilakukan secara berkala,” harapnya.
Muslimat NU sendiri sudah menjajaki kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga mengenai pendidikan, kesehatan, dan gizi untuk menjadi legacy pengurus berikutnya. “Ke depan tantangan akan semakin berat. Semoga kader muda Muslimat bisa menyiapkan kompetensi masing-masing untuk memenangkan persaingan,” tandas Hizbiyah Rochim. (Cah/I-2)
Ada peluang PDI Perjuangan (PDIP) menggelar kongres seusai Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota Fraksi PDIP se-Indonesia yang berlangsung pada 30–31 Juli 2025 di Sanur, Bali.
Sebagai Ketua Kongres, Deby didampingi Sekjen WOCPM asal Rusia Prof Svetlana Trofimova memimpin berbagai sesi ilmiah, panel diskusi, serta membuka ruang kolaborasi internasional.
KETUA DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menanggapi proses penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang dilakukan KPK
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Bintang mengatakan proses Kongres PDIP tahun 2025 nanti sama dengan proses di semua tingkatan. Baik dari pemilihan ketua anak ranting hingga ketua umum partai.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia memainkan peran strategis di panggung internasional, baik dalam diplomasi perdamaian, kemerdekaan Palestina hingga ikut BRICS
Sektor pertahanan memperkuat peran aktif Indonesia di forum internasional untuk mendorong penyelesaian konflik global, termasuk di Israel-Palestina dan Rusia-Ukraina.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengancam agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan kebutuhan pangan. Soal permasalahan beras, ia memperingatkan penggilingan beras skala besar
KemenHAM RI memastikan lima Program Prioritas Presiden Prabowo sebagai bentuk pemenuhan hak dasar warga negara.
Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan Indonesia berperan serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Amnesti-abolisi mempertimbangkan kepentingan publik serta stabilitas politik. Presiden bisa memberi amnesti tanpa ada permohonan dari terpidana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved