Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MENTERI Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro membantah dirinya melakukan pemecatan, tetapi menyebut mutasi dan rotasi, yang merupakan hal biasa di suatu instansi atau kementerian.
Hal tersebut disampaikan Satryo di rumah dinasnya, wilayah Jakarta Selatan, Senin (20/1) malam, saat memberikan respons terkait demonstrasi yang dilakukan jajaran staf Kantor Kemdiktisaintek, Senin (20/1) pagi.
"Untuk diklarifikasi, dan tadi juga sudah saya sampaikan kepada yang bersangkutan, kementerian tidak pernah memecat siapa-siapa. Yang ada,
pemerintah itu, kementerian mengadakan mutasi atau rotasi, benar-benar sesuatu yang memang umum dikerjakan oleh sebuah institusi, lembaga dari pemerintah maupun nonpemerintah," katanya.
Ia menjelaskan, setelah panjang lebar berdiskusi dengan pegawai Kemdiktisaintek yang diberhentikan mendadak, Neni Herlina, juga Ketua Paguyuban Pegawai Dikti Suwitno, mereka akhirnya memahami kebijakan tersebut.
"Dan mereka akhirnya mengerti bahwa tidak selamanya penempatan orang itu persis seperti yang diharapkan. Kita memang perlu berharap, tetapi juga ada penugasan lain, dan kita perlu menetapkan mereka pada tempat-tempat yang mungkin berbeda, tetapi saya kira itu juga terbaik untuk
mereka," paparnya.
Ia juga mengemukakan, pihak Kemdiktisaintek telah berusaha sebaik mungkin melayani semua staff yang ada, serta bekerja sama dengan baik
dengan mereka.
"Sehingga harapan kami ke depan, nanti kementerian ini punya satu prestasi yang cukup baik, di mana staf-nya pun kita berharap juga mempunyai kesejahteraan yang memadai," ucapnya.
Sebelumnya, ratusan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menggelar aksi damai di depan kantor Kemdiktisaintek, Jakarta, Senin (20/1).
Aksi yang dilakukan dengan menyanyikan sejumlah lagu kebangsaan seperti Indonesia Raya dan Bagimu Negeri, teriakan yel-yel, serta pembentangan spanduk dan sejumlah karangan bunga tersebut dipicu oleh adanya pemberhentian secara mendadak kepada salah seorang pegawai Kemdiktisaintek bernama Neni Herlina, beberapa waktu yang lalu.
"Mungkin ada kesalahpahaman di dalam pelaksanaan tugas dan itu menjadi fitnah atau suuzon bahwa Ibu Neni menerima sesuatu, padahal dia tidak melakukannya," kata Ketua Paguyuban Pegawai Dikti Suwitno dalam kegiatan tersebut.
Tidak hanya itu, Suwitno menyebutkan perlakuan yang diklaim tidak adil juga sebelumnya dibebankan kepada pegawai lain yang enggan disebutkan namanya. (Ant/Z-1)
PASCAPENGESAHAN UU TNI, saat ini sedang disoroti mengenai masuknya militer di beberapa perguruan tinggi seperti Bali hingga Papua
SEJUMLAH program beasiswa yang dicanangkan pemerintah harus dapat direalisasikan dengan baik, dalam upaya membuka seluas-luasnya akses pendidikan bagi masyarakat.
KETUA Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang sudah memberikan perpanjangan waktu proses finalisasi PDSS.
Calon penerima yang tidak memenuhi salah satu dari keempat syarat ekonomi di atas dapat tetap mendaftar. Namun mereka harus memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan miskin/ rentan miskin.
Wamendiktisaintek Fauzan mendorong agar perguruan tinggi menyelenggarakan program studi yang sesuai dengan kebutuhan industri yang ada di lingkungan sekitar perguruan tinggi.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengatakan ada beberapa alasan tukin dosen ASN tak bisa cair. Salah satunya karena sudah tutup buku.
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved