Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH program beasiswa yang dicanangkan pemerintah harus dapat direalisasikan dengan baik, dalam upaya membuka seluas-luasnya akses pendidikan bagi masyarakat.
"Kami berharap komitmen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk tidak memotong alokasi anggaran beasiswa benar-benar dapat direalisasikan, demi akses pendidikan yang lebih luas bagi setiap warga negara," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/2).
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diterbitkan pada 22 Januari 2025 memang memerintahkan langkah efisiensi anggaran kepada para pemangku kebijakan mulai dari tingkat kementerian hingga bupati/wali kota.
Namun, Inpres yang sama juga mengecualikan bantuan sosial untuk tidak terkena kebijakan efisiensi tersebut.
Sementara dalam paparan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Rabu (12/2), terungkap skema rekonstruksi anggaran Kemendiktisaintek Tahun Anggaran 2025 merencanakan efisiensi sebesar Rp1,31 triliun (9%) dari alokasi anggaran untuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).
Efisiensi juga direncanakan pada alokasi Beasiswa Pendidikan Indonesia sebesar Rp19,47 miliar (10%) dan efisiensi pada alokasi Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) sebesar Rp21,37 miliar (10%).
Namun dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI itu, Menteri Diktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan bahwa sejumlah alokasi anggaran beasiswa yang dipaparkan itu tidak akan terkena efisiensi.
Lestari berpendapat langkah yang diambil Menteri Diktisaintek dalam merealisasikan sejumlah program beasiswa itu harus terus dikawal dan didukung semua pihak.
Karena, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, upaya efisiensi anggaran pada sejumlah program beasiswa, yang termasuk bantuan sosial itu, akan berdampak semakin sulitnya akses pendidikan dan mengancam keberlangsungan pendidikan ribuan pelajar dan mahasiswa di tanah air.
Catatan Kemendiktisaintek tahun ini ada sebanyak 844.174 mahasiswa sebagai penerima beasiswa KIP-K. Bila kebijakan efisiensi diterapkan pada pos anggaran ini, tambah Rerie, diperkirakan 663.821 mahasiswa tidak mendapat beasiswa lagi.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu mendorong agar upaya efisiensi di sektor pendidikan dapat dikelola dengan sebaik-baiknya tanpa mengganggu langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap pemerintah terus memperkuat komitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan membuka seluas-luasnya kesempatan belajar bagi setiap anak bangsa. (*/Z-2)
Program Bestari besutan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mulai tuai hasil. Dua pemuda resmi bekerja sebagai barista profesional di Arab Saudi. Simak kisahnya!
Bisa jadi kata cemooh berasal dari kata ini; atau setidaknya memiliki nalar dan rasa yang sebangun.
Kegiatan ini menandai dimulainya Safari Ramadan Partai NasDem sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi dan silaturahmi kader dengan masyarakat.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Surya Paloh menekankan pentingnya menjaga dan memperkuat silaturahmi bagu seluruh elemen bangsa. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Buka Puasa Bersama Partai NasDem
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved