Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH program beasiswa yang dicanangkan pemerintah harus dapat direalisasikan dengan baik, dalam upaya membuka seluas-luasnya akses pendidikan bagi masyarakat.
"Kami berharap komitmen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk tidak memotong alokasi anggaran beasiswa benar-benar dapat direalisasikan, demi akses pendidikan yang lebih luas bagi setiap warga negara," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/2).
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diterbitkan pada 22 Januari 2025 memang memerintahkan langkah efisiensi anggaran kepada para pemangku kebijakan mulai dari tingkat kementerian hingga bupati/wali kota.
Namun, Inpres yang sama juga mengecualikan bantuan sosial untuk tidak terkena kebijakan efisiensi tersebut.
Sementara dalam paparan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Rabu (12/2), terungkap skema rekonstruksi anggaran Kemendiktisaintek Tahun Anggaran 2025 merencanakan efisiensi sebesar Rp1,31 triliun (9%) dari alokasi anggaran untuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).
Efisiensi juga direncanakan pada alokasi Beasiswa Pendidikan Indonesia sebesar Rp19,47 miliar (10%) dan efisiensi pada alokasi Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) sebesar Rp21,37 miliar (10%).
Namun dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI itu, Menteri Diktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan bahwa sejumlah alokasi anggaran beasiswa yang dipaparkan itu tidak akan terkena efisiensi.
Lestari berpendapat langkah yang diambil Menteri Diktisaintek dalam merealisasikan sejumlah program beasiswa itu harus terus dikawal dan didukung semua pihak.
Karena, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, upaya efisiensi anggaran pada sejumlah program beasiswa, yang termasuk bantuan sosial itu, akan berdampak semakin sulitnya akses pendidikan dan mengancam keberlangsungan pendidikan ribuan pelajar dan mahasiswa di tanah air.
Catatan Kemendiktisaintek tahun ini ada sebanyak 844.174 mahasiswa sebagai penerima beasiswa KIP-K. Bila kebijakan efisiensi diterapkan pada pos anggaran ini, tambah Rerie, diperkirakan 663.821 mahasiswa tidak mendapat beasiswa lagi.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu mendorong agar upaya efisiensi di sektor pendidikan dapat dikelola dengan sebaik-baiknya tanpa mengganggu langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap pemerintah terus memperkuat komitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan membuka seluas-luasnya kesempatan belajar bagi setiap anak bangsa. (*/Z-2)
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan agar proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak dibarengi dengan narasi yang berpotensi memecah belah.
Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya membangun sistem peringatan dini bencana yang akurat dan mudah dipahami, agar risiko dampak cuaca ekstrem dapat ditekan semaksimal mungkin.
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menduga maraknya praktik pembalakan liar sebagai salah satu faktor yang memperparah banjir Sumatra dan Aceh.
Seluruh warga negara, termasuk komunitas kampus, perlu terus didorong untuk menciptakan ruang yang aman melalui berbagai langkah bersama
LANGKAH pencegahan dan penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak harus ditingkatkan, demi mewujudkan ruang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalani keseharian.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya bersama untuk memastikan partisipasi perempuan lebih bermakna dalam kehidupan bernegara.
Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam pengembangan energi panas bumi di PLTP Gunung Salak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved