Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melaporkan capaian positif dalam pengelolaan dana haji hingga November 2024. Dana kelolaan tercatat telah mencapai Rp170,23 triliun, atau 100,16 persen dari target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2024 sebesar Rp169,95 triliun.
“Kalau dibandingkan dengan posisi Desember 2023 yang angkanya Rp166,7 triliun, ada pertumbuhan sekitar 2,09 persen. Sementara jika dibandingkan dengan posisi November 2023 yang angkanya Rp165,02 triliun, pertumbuhannya mencapai 3,16 persen,” ujar Anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI, Jumat (3/1).
Selain itu, realisasi nilai manfaat dana haji juga mencatat pertumbuhan sebesar 4,57 persen dibandingkan November tahun lalu. Hingga November 2024, nilai manfaat yang diperoleh mencapai Rp10,49 triliun dari target akhir tahun sebesar Rp11,51 triliun, atau sekitar 91,09 persen dari target.
“Dibandingkan dengan November 2023 yang angkanya Rp10,03 triliun, nilai manfaatnya tumbuh 4,57 persen. Ini menunjukkan stabilitas kinerja investasi yang kami kelola,” tambah Amri.
Dalam laporan yang sama, Amri menjelaskan komposisi aset investasi BPKH. Hingga November 2024, investasi mendominasi pengelolaan dana haji dengan porsi 76,87 persen, meliputi surat berharga, deposito, investasi langsung, dan emas. Sementara itu, penempatan untuk kebutuhan likuiditas ibadah haji berada di angka 23,13 persen.
“Komposisinya tidak jauh berbeda dengan tahun 2023. Investasi tetap lebih besar, sekitar 70 persen, sedangkan penempatan berada di kisaran 23-24 persen. Ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014,” jelasnya.
Amri juga memaparkan pertumbuhan Dana Abadi Umat (DAU) yang dikelola BPKH. Hingga November 2024, DAU mencapai Rp3,87 triliun, naik dari Rp3,82 triliun pada Desember 2023. Dana ini diatur untuk kemaslahatan umat Islam sesuai amanat undang-undang.
“Dana haji yang kami kelola, baik Dana Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIK) maupun Dana Abadi Umat, seluruh hasil investasinya didedikasikan untuk kepentingan umat. Ini komitmen kami dalam mengelola dana secara transparan dan profesional,” tegas Amri. (Z-9)
KETUA PP Muhammadiyah, Anwar Abbas menekankan pentingnya pemisahan fungsi antara pengelolaan dana dan penyelenggaraan ibadah haji. BPKH
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Islamic Finance News (IFN) menyelenggarakan forum tahunan IFN Dialogues 2025 untuk memperkuat kolaborasi di sektor keuangan syariah
Kehadiran BPKH dalam Global Islamic Financial Institutions Forum 2025 di Dubai menjadi platform penting untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam memajukan ekonomi syariah.
Menag Nasaruddin Umar mengapresiasi atas keberadaan BPKH yang fokus menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana haji untuk kepentingan umat.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, memuji peran krusial BPKH dalam pengelolaan dana haji, termasuk inisiatif lembaga tersebut mewujudkan haji yang lebih terjangkau.
DPP Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPH) menolak pembubaran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan mengusulkan amendemen Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
FASE pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari daerah kerja (Daker) Madinah berakhir. Hal ini ditandai keberangkatan jemaah kelompok 28 Debarkasi Kertajati.
KETUA Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menyampaikan apresiasi atas komitmen dan keseriusan Presiden Prabowo untuk mewujudkan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mengungkapkan sejumlah catatan dan persoalan dari Tim Pengawas (Timwas) DPD terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved