Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai langkah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menetapkan tidak ada kenaikan uang kuliah tungga (UKT) pada 2025 harus disertai pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang lebih baik dan mandiri.
"Berkaitan dengan UKT jika PTN-BH ditentukan oleh kampus dan dikomunikasikan dengan kementerian. Jika kementerian menetapkan tidak ada kenaikan maka ini merupakan langkah yang baik maka tidak ada kenaikan," kata Ledia saat dihubungi, Rabu (25/12).
Namun untuk memastikan tidak ada kenaikan di pertengahan atau akhir tahun perlu ada perbaikan tata kelola PTN-BH jadi lebih baik agar tidak ada isu kenaikan UKT seperti sebelumnya.
"Itu perlu dicermati maka perlu dipikirkan bagaimana dengan tata kelola manajemen PTN-BH karena juga harus yang biasanya menggantungkan operasional kampus ke mahasiswa," ujar dia.
"Salah satu sumber utama kampus biasanya dari mahasiswa jadi menurut kami ini terobosan bagus karena UKT tidak naik tapi juga harus disertai pengelolaan PTN-BH," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro memastikan bahwa tahun depan tidak akan ada kenaikan UKT bagi para mahasiswa baru. (H-2)
Penerima BTI merupakan anak dari dosen dan tenaga pendidik (tendik) yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai tetap IPB, atau pegawai IPB dengan perjanjian kerja (kontrak).
Saat ini, besaran UKT masih mengacu pada ketentuan tahun 2023 dengan nominal tertinggi setara dengan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) masing-masing program studi
UNIVERSITAS Hasanuddin (Unhas) menegaskan tidak akan ada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Bahkan, Unhas berencana menghilangkan UKT bagi mahasiswa kelompok 1 dan 2.
MENDIKTISAINTEK Brian Yuliarto disebut berkomitmen membayar tunjangan kinerja atau tukin dosen ASN di 2025 dan memastikan tidak ada kenaikan UKT.
Brian Yuliarto mengimbau para rektor untuk berdialog langsung dengan mahasiswa, membuka ruang diskusi, dan menyampaikan dengan transparan bahwa tidak ada penaikan UKT.
DI tengah wacana penaikan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri akibat efisiensi anggaran, Universitas Hasanuddin (Unhas) memilih tidak melakukannya.
Narasi sejarah Indonesia harus ditulis dengan ruang lingkup yang lebih luas, mencakup keragaman pengalaman kolektif bangsa dari berbagai sudut pandang dan wilayah.
Dari sisi fiskal dan makroekonomi, Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional.
Betapa menyakitkannya menyaksikan negara seolah kesulitan mengakui sejarah kelam, padahal data dan testimoni korban sudah dikumpulkan sejak awal Reformasi.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak Pemerintah Indonesia segera mengisi pos duta besar (dubes) di sejumlah negara.
Langkah reaktivasi dapat dilakukan melalui Dinas Sosial Kab/Kota, aplikasi Mobile JKN, dan. BPJS Kesehatan Care Center 165
Penyisipan prinsip “values for value, full commitment no conspiracy, and defender integrity” pada akhir teks sumpah jabatan, bertujuan sebagai panduan dalam membangun tata kelola institusi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved