Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai langkah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menetapkan tidak ada kenaikan uang kuliah tungga (UKT) pada 2025 harus disertai pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang lebih baik dan mandiri.
"Berkaitan dengan UKT jika PTN-BH ditentukan oleh kampus dan dikomunikasikan dengan kementerian. Jika kementerian menetapkan tidak ada kenaikan maka ini merupakan langkah yang baik maka tidak ada kenaikan," kata Ledia saat dihubungi, Rabu (25/12).
Namun untuk memastikan tidak ada kenaikan di pertengahan atau akhir tahun perlu ada perbaikan tata kelola PTN-BH jadi lebih baik agar tidak ada isu kenaikan UKT seperti sebelumnya.
"Itu perlu dicermati maka perlu dipikirkan bagaimana dengan tata kelola manajemen PTN-BH karena juga harus yang biasanya menggantungkan operasional kampus ke mahasiswa," ujar dia.
"Salah satu sumber utama kampus biasanya dari mahasiswa jadi menurut kami ini terobosan bagus karena UKT tidak naik tapi juga harus disertai pengelolaan PTN-BH," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro memastikan bahwa tahun depan tidak akan ada kenaikan UKT bagi para mahasiswa baru. (H-2)
Saat ini, besaran UKT masih mengacu pada ketentuan tahun 2023 dengan nominal tertinggi setara dengan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) masing-masing program studi
UNIVERSITAS Hasanuddin (Unhas) menegaskan tidak akan ada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Bahkan, Unhas berencana menghilangkan UKT bagi mahasiswa kelompok 1 dan 2.
MENDIKTISAINTEK Brian Yuliarto disebut berkomitmen membayar tunjangan kinerja atau tukin dosen ASN di 2025 dan memastikan tidak ada kenaikan UKT.
Brian Yuliarto mengimbau para rektor untuk berdialog langsung dengan mahasiswa, membuka ruang diskusi, dan menyampaikan dengan transparan bahwa tidak ada penaikan UKT.
DI tengah wacana penaikan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri akibat efisiensi anggaran, Universitas Hasanuddin (Unhas) memilih tidak melakukannya.
Ia menegaskan pentingnya menata ulang kebijakan pertambangan nasional agar lebih adaptif terhadap kawasan-kawasan konservasi, laut tropis, dan daerah.
DPR RI terus mendorong agar ke depan ada pengakuan hukum dan perlindungan yang jelas terhadap jemaah pemegang visa non-kuota agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Ia mencontohkan anak dititipkan pada keluarga yang mampu. Lalu disekolahkan, muncul stigma negatif di sekolah yang menyebabkan perundungan.
Kementerian Perhubungan diminta untuk mendata semua kapal-kapal yang menjadi fasilitas tempat destinasi pantai yang disesuaikan dengan standardisasi regulasi yang berlaku.
Penyelenggaraan PAUD di Indonesia masih mengalami tantangan besar dalam hal pemerataan akses dan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menyoroti ketidaktepatan alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved