Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai langkah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menetapkan tidak ada kenaikan uang kuliah tungga (UKT) pada 2025 harus disertai pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang lebih baik dan mandiri.
"Berkaitan dengan UKT jika PTN-BH ditentukan oleh kampus dan dikomunikasikan dengan kementerian. Jika kementerian menetapkan tidak ada kenaikan maka ini merupakan langkah yang baik maka tidak ada kenaikan," kata Ledia saat dihubungi, Rabu (25/12).
Namun untuk memastikan tidak ada kenaikan di pertengahan atau akhir tahun perlu ada perbaikan tata kelola PTN-BH jadi lebih baik agar tidak ada isu kenaikan UKT seperti sebelumnya.
"Itu perlu dicermati maka perlu dipikirkan bagaimana dengan tata kelola manajemen PTN-BH karena juga harus yang biasanya menggantungkan operasional kampus ke mahasiswa," ujar dia.
"Salah satu sumber utama kampus biasanya dari mahasiswa jadi menurut kami ini terobosan bagus karena UKT tidak naik tapi juga harus disertai pengelolaan PTN-BH," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro memastikan bahwa tahun depan tidak akan ada kenaikan UKT bagi para mahasiswa baru. (H-2)
SNBP merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan pada penelusuran prestasi akademik menggunakan nilai rapor, serta prestasi akademik dan nonakademik.
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mendorong optimalisasi alokasi Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, bantuan UKT bagi korban bencana Sumatra.
Kemendiktisaintek dan perguruan tinggi wajib memberikan beasiswa darurat bencana bagi mahasiswa yang terdampak secara ekonomi, serta memperluas KIP Kuliah untuk wilayah terdampak.
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati meminta agar mahasiswa terdampak bencana alam termasuk banjir bandang dan tanah longsor terjadi mendapat keringanan
Penerima BTI merupakan anak dari dosen dan tenaga pendidik (tendik) yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai tetap IPB, atau pegawai IPB dengan perjanjian kerja (kontrak).
Saat ini, besaran UKT masih mengacu pada ketentuan tahun 2023 dengan nominal tertinggi setara dengan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) masing-masing program studi
Di tingkat daerah, pemerintah kabupaten/kota didorong menyiapkan skema darurat melalui APBD untuk menanggung sementara warga terdampak yang tengah mengurus reaktivasi.
Peningkatan kasus campak menunjukkan bahwa cakupan imunisasi nasional belum mencapai target minimal 95 persen secara merata.
Jika pengadaan kendaraan dilakukan melalui impor besar-besaran, pemerintah perlu menjelaskan secara transparan alasan teknis dan kapasitas produksi dalam negeri.
Fauzo mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun lalu yang hanya menyentuh angka 86,7 persen menjadi catatan merah bagi pemerintah.
Dia mencontohkan dari hasil inspeksi mendadak di SPBU KM 13, Kecamatan Balikpapan Utara, Kalimantan Timur, ditemukan truk beroda 10 mengisi solar subsidi dengan kuota hingga 120 liter per hari.
Mengingat peran strategis tersebut, Budi mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penilai sebagai payung hukum utama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved