Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai langkah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menetapkan tidak ada kenaikan uang kuliah tungga (UKT) pada 2025 harus disertai pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang lebih baik dan mandiri.
"Berkaitan dengan UKT jika PTN-BH ditentukan oleh kampus dan dikomunikasikan dengan kementerian. Jika kementerian menetapkan tidak ada kenaikan maka ini merupakan langkah yang baik maka tidak ada kenaikan," kata Ledia saat dihubungi, Rabu (25/12).
Namun untuk memastikan tidak ada kenaikan di pertengahan atau akhir tahun perlu ada perbaikan tata kelola PTN-BH jadi lebih baik agar tidak ada isu kenaikan UKT seperti sebelumnya.
"Itu perlu dicermati maka perlu dipikirkan bagaimana dengan tata kelola manajemen PTN-BH karena juga harus yang biasanya menggantungkan operasional kampus ke mahasiswa," ujar dia.
"Salah satu sumber utama kampus biasanya dari mahasiswa jadi menurut kami ini terobosan bagus karena UKT tidak naik tapi juga harus disertai pengelolaan PTN-BH," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro memastikan bahwa tahun depan tidak akan ada kenaikan UKT bagi para mahasiswa baru. (H-2)
Jika mahasiswa baru merasa keberatan terhadap penempatan kelompok UKT, dia menekankan bahwa PTN dan PTN-BH harus mewadahi peninjauan ulang kelompok UKT
Ma’ruf menerangkan perguruan tinggi memiliki peran krusial dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Skema ini diharapkan dapat membantu mengatasi rendahnya Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK-PT) Indonesia pada 2024 sebesar 39,37%, di bawah rata-rata global sebesar 40%.
PASCA–pengumuman Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) para calon mahasiswa yang lolos seleksi sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi.
Komisi X DPR RI sudah mengundang Kemendikbudristek untuk mengadakan rapat.
Semestinya, ketika ada permasalahan UKT mencuat, pemerintah langsung memberikan solusi.
Ini menjadi bukti bahwa Pemuda Pancasila adalah organisasi masyarakat yang bisa mengantarkan kader kadernya menjadi orang yang dipercaya oleh rakyat
Atas penolakan yang meluas itu, anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan menyatakan apresiasinya atas aksi para jurnalis.
Sebelumnya, Erick Thohir menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah main-main dengan keberadaan mafia di dalam sepak bola Indonesia, apalagi di tubuh PSSI.
SEJUMLAH lembaga survei merilis hasil quick count atau hitung cepat pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
" Yang jelas kasus itu dilanjut dan beberapa waktu lalu korban (Jopie) sudah dipanggil untuk diperiksa," kata Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Abdul Rachim
POLISI membantah adanya penangkapan terhadap anggota DPR terkait kasus narkoba.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved