Headline
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PERSATUAN Guru Republik Indonesia (PGRI) mengajak semua pihak untuk mengawal implementasi kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan guru. Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi meminta pemerintah segera menyelesaikan sertifikasi guru. Sebab, baru sekitar 60% guru yang sudah tersertifikasi.
“Yang pasti jangan terpancing isu-isu di luaran. Yang harus kita kawal adalah bagaimana guru dalam jabatan aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN bisa disertifikasi dengan cepat dan tidak berbelit-belit dan minta penuntasan sertifikasi guru sehingga kesejahteraan itu merata,” kata Unifah Rosyidi dalam keterangan resmi, Selasa (3/12).
Meskipun ia mengapresiasi langkah pemerintah terkait kesejahteraan guru dengan meningkatkan gaji mereka, menurutnya ada hal yang lebih penting yakni program impassing/ penyetaraan golongan guru non-ASN dengan ASN diteruskan lagi, bukan dihentikan. Selama ini, ucap Unifah, ada aturan yang mempersulit sertifikasi guru dalam jabatan dari model sebagaimana dalam Undang-Undang No.14/2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) menjadi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Ia menyebut penyetaraan jabatan yang memakan waktu lama, mahal, berbelit-belit, dengan aturan rumit itu membuat kuota sertifikasi guru kecil. Otomatis, kata Unifah, jumlah guru yang lolos ujian sertifikasi juga kecil. Menurut PGRI guru yang belum masuk kuota sertifikasi lebih dari 40 %.
“Ini letak masalah kesenjangan kesejahteraan guru yang tidak merata akibat banyaknya guru yang belum disertifikasi,” imbuh dia.
"Saat ini, baru 60% jumlah guru yang disertifikasi. Presentasi ini meningkat setelah tahun 2024 ada jumlah guru yang cukup signifikan mengikuti PPG Piloting. Sebelumnya tahun 2024 jumlah guru yg disertifikasi kurang dari 50 %.
Kita harus belajar untuk menghargai niat baik pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru. Kalau ada yang belum clear usulkan jalan keluarnya. Sehingga niat membela kenaikan kesejahteraan guru benar-benar dirasakan semua,” pungkas Unifah. (H-3)
BANGSA yang bermartabat hanya dapat diwujudkan oleh masyarakat yang sejahtera dan terdidik.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan pemerintah agar memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh guru
Koordinator JPPI Ubaid Matraji mengatakan meskipun anggaran pendidikan Indonesia tinggi, tapi masih ada anak Indonesia yang belum menerima manfaat.
DI tengah derasnya arus globalisasi, peran guru menjadi semakin sentral dalam membangun fondasi pendidikan yang berkualitas.
PENDIDIKAN bermutu adalah fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, dan kreatif.
Jajaran guru perlu menguatkan pendidikan karakter agar siswa kuat menghadapi ancaman bahaya narkotika, judi online, pornografi, bullying dan lain lain.
Bagi guru yang telah mendapatkan TPG, pemberian tunjangan ini membuat guru merasa dihargai kompetensinya sehingga mendorong mereka untuk terus meningkatkan dedikasinya.
Penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa yang rencananya kembali akan diberlakukan di jenjang sekolah menengah atas (SMA) dinilai baik oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
RUU Sisdiknas berpotensi membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan nasional, namun pelaksanaannya memerlukan dukungan kuat.
Sekjen PB PGRI Dudung Abdul Qodir mengatakan sistem domisili pada SPMB diharapkan lebih berkeadilan dan bisa menyelesaikan masalah yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Penerapan baru SPMB ini harus tetap dikawal sehingga tidak akan lagi terjadi praktik kecurangan seperti pemalsuan alamat dan lain sebagainya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved