Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) melalui Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika (PAI), Selasa (12/11/2024) hingga Rabu (13/11/2024) pukul 06.00 WIB kembali menurunkan sebanyak 6.148 konten terkait judi online (judol). Total sejak 20 Oktober hingga 13 November 2024, Kemenkomdigi memutus sebanyak 283.230 konten.
Dari jumlah tersebut, 261.881 konten di antaranya disebar melalui situs dan IP. Kemudian 11.792 menggunakan platform Meta, 5.963 berupa file sharing, 2.332 google/youtube, 1.153 akun X, 70 akun Telegram, 38 akun TikTok dan 1 Appstore.
Hari ini akun media sosial Instagram dengan pengikut besar @sukahesti_purwadinata dengan 33,3k pengikut dan @official.nonstop88 dengan 43,9k pengikut langsung ditindak sekaligus diblokir. Akun tersebut menampilkan foto salah seorang artis dengan ungahan-unggahan video lucu saat berakting tetapi profilnya terafiliasi dengan situs dan promosi judi online.
"Sesuai arahan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, dalam memberantas dan mencegah penyebaran judol kami juga akan menggencarkan pemberian literasi digital ke kelompok masyarakat. Langkah ini dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah bahkan hingga tingkat kelurahan untuk memberikan pengetahuan agar tidak terjerat dengan judol ataupun pinjaman online," ujar Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkomdigi, Marroli J. Indarto, Rabu (13/11/2024) di Jakarta.
Pemberian edukasi dan literasi digital juga melibatkan komunitas dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka akan menjadi relawan literasi digital. Diharapkan generasi muda yang paling banyak menggunakan teknologi digital bisa ikut ambil bagian untuk menjadi relawan sehingga dapat menjaga lingkungannya dari dampak negatif digitalisasi. "Perlu kami ingatkan untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam aktivitas digital terutama konten dan situs perjudian," ujar Marroli.
Dampak judol itu bukan hanya masalah individu, tetapi sudah menjadi ancaman sosial yang membutuhkan kesadaran bersama. Keberhasilan dalam memberantas judol bergantung pada kerja sama seluruh elemen masyarakat.
Kemenkomdigi pun menyediakan berbagai kanal untuk masyarakat melaporkan konten negatif, termasuk judol. Di antaranya Aduankonten.id yang juga menyediakan layanan WhatsApp di 0811-9224-545. Ada juga WA chatbot Stop Judi Online di 0811-1001-5080.
Selain itu, portal Aduannomor.id bisa digunakan untuk melaporkan penyalahgunaan nomor seluler untuk penipuan dan Cekrekening.id untuk melaporkan rekening bank atau e-wallet yang diduga terlibat tindak pidana. "Judol adalah penipuan. Judol bikin bobol!" tutup Marroli. (RO/Z-2)
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengingatkan masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik jual beli rekening bank.
Pembekuan dan penyitaan dilakukan karena ditemukan terkait dengan aktivitas judi online. Sehingga, total dana yang dibekukan dan disita mencapai Rp154,3 miliar.
Berpacu dengan Maraknya Judol, Bareskrim Polri Tangkap Pengelola dan Operator Jaringan Internasional
SEKTOR pekerja migran Indonesia (PMI) tengah menghadapi tantangan baru yang semakin kompleks dan mengkhawatirkan.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengingatkan masyarakat akan bahaya judi online (judol) yang bisa menyebabkan depresi.
Generasi muda diajak untuk semakin meningkatkan literasi digital serta membiasakan digital diet demi menjaga keseimbangan aktivitas di dunia nyata dan digital.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital resmi membuka lelang seleksi pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz untuk layanan akses nirkabel pita lebar (broadband wireless access).
"Saya tegaskan pemerintah tidak merancang ataupun mempertimbangkan pembatasan WhatsApp Call. Informasi yang beredar tidak benar dan menyesatkan,"
KOMUNIKASI publik menjadi tantangan tersendiri bagi Kemenkomdigi, terutama dalam menyosialisasikan program-program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto.
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Perwakilan YLKI Rio Priambodo menyampaikan kekhawatirannya terkait kebijakan pemerintah yang membatasi layanan gratis ongkos kirim (ongkir).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved