Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBIJAKAN di sektor pendidikan nasional harus didasari semangat untuk mewujudkan quality, equity, inclusivity dan equality layanan pendidikan bagi setiap warga negara.
"Permasalahan di sektor pendidikan nasional ini harus kita urai dari hulu hingga hilir, tentunya dimulai dengan pemetaan permasalahan yang ada untuk mendapatkan solusi yang tepat," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (7/11).
Pernyataan tersebut disampaikan Lestari yang juga anggota Komisi X DPR RI, saat Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI; dan Menteri Kebudayaan RI pada Rabu (6/11).
Rerie, sapaan akrab Lestari mengungkapkan, belajar dari pengalaman pembangunan sektor pendidikan di masa lalu seringkali dalam mengatasi berbagai masalah dengan pendekatan symptomatic solutions.
Sehingga, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, banyak permasalahan pendidikan yang berulang terjadi setiap tahun.
Upaya perbaikan di sektor pendidikan, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, juga harus berangkat dari data yang valid dan harus mencakup tiga ranah pendidikan yaitu kelembagaan, keluarga dan masyarakat.
Selain itu, ujar Rerie, upaya merevisi kebijakan di sektor pendidikan melalui pengajuan RUU Sisdiknas yang saat ini masuk prolegnas pada masa bakti DPR RI 2024-2029, harus dikawal bersama-sama.
Menurut Rerie, perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh karena banyak hal yang sangat fundamental pada sektor pendidikan nasional.
Kondisi global yang semakin kompleks saat ini, tegas dia, menuntut hadirnya sumber daya manusia nasional (SDM) nasional yang berkarakter kuat berlandaskan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung pada empat konsensus kebangsaan seperti Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menghadirkan proses pendidikan yang berkualitas bagi setiap anak bangsa, jelas Rerie, merupakan salah satu upaya melahirkan generasi penerus yang mampu menjawab berbagai tantangan di masa datang. (H-2)
Lebih dari sekadar ajang penghargaan, ASSA 2025 juga menghadirkan rangkaian pembekalan komprehensif yang mencakup self-assessment, pendampingan mentor berpengalaman,
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menemukan, layanan pendidikan di ketiga wilayah tersebut mayoritas masih lumpuh akiban banjir Sumatra.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya terhadap sektor pendidikan. Dalam pidato yang disampaikan di hadapan civitas akademika Unhan RI
Ia meminta dukungan Polri untuk bisa bersama-sama meningkatkan IPK agar menjadi lebih baik tahun ini.
Pengembangan aplikasi ini akan memberikan akses yang lebih mudah dan terintegrasi bagi mahasiswa, dosen, serta seluruh civitas akademika UGM.
Penaikan iuran JKN bagi peserta mandiri belum tepat dilakukan dalam waktu dekat. Ia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat masih menghadapi tekanan.
Selain RUU Perampasan Aset, Dasco menyebut DPR RI juga menyiapkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang lainnya.
Amnesty International Indonesia menilai kematian pelajar 14 tahun di Tual, Maluku, memperpanjang dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat dan mendesak reformasi struktural Polri.
Jika pengadaan kendaraan dilakukan melalui impor besar-besaran, pemerintah perlu menjelaskan secara transparan alasan teknis dan kapasitas produksi dalam negeri.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved