Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
KEBIJAKAN di sektor pendidikan nasional harus didasari semangat untuk mewujudkan quality, equity, inclusivity dan equality layanan pendidikan bagi setiap warga negara.
"Permasalahan di sektor pendidikan nasional ini harus kita urai dari hulu hingga hilir, tentunya dimulai dengan pemetaan permasalahan yang ada untuk mendapatkan solusi yang tepat," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (7/11).
Pernyataan tersebut disampaikan Lestari yang juga anggota Komisi X DPR RI, saat Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI; dan Menteri Kebudayaan RI pada Rabu (6/11).
Rerie, sapaan akrab Lestari mengungkapkan, belajar dari pengalaman pembangunan sektor pendidikan di masa lalu seringkali dalam mengatasi berbagai masalah dengan pendekatan symptomatic solutions.
Sehingga, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, banyak permasalahan pendidikan yang berulang terjadi setiap tahun.
Upaya perbaikan di sektor pendidikan, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, juga harus berangkat dari data yang valid dan harus mencakup tiga ranah pendidikan yaitu kelembagaan, keluarga dan masyarakat.
Selain itu, ujar Rerie, upaya merevisi kebijakan di sektor pendidikan melalui pengajuan RUU Sisdiknas yang saat ini masuk prolegnas pada masa bakti DPR RI 2024-2029, harus dikawal bersama-sama.
Menurut Rerie, perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh karena banyak hal yang sangat fundamental pada sektor pendidikan nasional.
Kondisi global yang semakin kompleks saat ini, tegas dia, menuntut hadirnya sumber daya manusia nasional (SDM) nasional yang berkarakter kuat berlandaskan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung pada empat konsensus kebangsaan seperti Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menghadirkan proses pendidikan yang berkualitas bagi setiap anak bangsa, jelas Rerie, merupakan salah satu upaya melahirkan generasi penerus yang mampu menjawab berbagai tantangan di masa datang. (H-2)
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya terhadap sektor pendidikan. Dalam pidato yang disampaikan di hadapan civitas akademika Unhan RI
Ia meminta dukungan Polri untuk bisa bersama-sama meningkatkan IPK agar menjadi lebih baik tahun ini.
Pengembangan aplikasi ini akan memberikan akses yang lebih mudah dan terintegrasi bagi mahasiswa, dosen, serta seluruh civitas akademika UGM.
DPR desak PPATK klarifikasi pemblokiran rekening tidak aktif 3 bulan yang dinilai berisiko rusak kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.
Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengusulkan pembentukan Pansus Haji 2025. Hal ini untuk menindaklanjuti berbagai masalah yang ditemukan pada penyelenggaraan Haji 2025.
KETUA Fraksi Partai Golkar DPR RI Sarmuji mengatakan transfer data pribadi ke Amerika Serikat harus mengutamakan kerangka hukum nasional, terutama UU Perlindungan Data Pribadi
Dia menegaskan bahwa DPR RI akan mengedepankan partisipasi publik yang banyak dalam pembahasan revisi KUHAP, maupun revisi undang-undang lainnya.
Komnas Haji khawatir pembentukan pansus haji 2025 menganggu isu-isu krusial seperti revisi UU penyelenggaraan ibadah haji dan persiapan haji
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved