Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBIJAKAN di sektor pendidikan nasional harus didasari semangat untuk mewujudkan quality, equity, inclusivity dan equality layanan pendidikan bagi setiap warga negara.
"Permasalahan di sektor pendidikan nasional ini harus kita urai dari hulu hingga hilir, tentunya dimulai dengan pemetaan permasalahan yang ada untuk mendapatkan solusi yang tepat," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (7/11).
Pernyataan tersebut disampaikan Lestari yang juga anggota Komisi X DPR RI, saat Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI; dan Menteri Kebudayaan RI pada Rabu (6/11).
Rerie, sapaan akrab Lestari mengungkapkan, belajar dari pengalaman pembangunan sektor pendidikan di masa lalu seringkali dalam mengatasi berbagai masalah dengan pendekatan symptomatic solutions.
Sehingga, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, banyak permasalahan pendidikan yang berulang terjadi setiap tahun.
Upaya perbaikan di sektor pendidikan, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, juga harus berangkat dari data yang valid dan harus mencakup tiga ranah pendidikan yaitu kelembagaan, keluarga dan masyarakat.
Selain itu, ujar Rerie, upaya merevisi kebijakan di sektor pendidikan melalui pengajuan RUU Sisdiknas yang saat ini masuk prolegnas pada masa bakti DPR RI 2024-2029, harus dikawal bersama-sama.
Menurut Rerie, perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh karena banyak hal yang sangat fundamental pada sektor pendidikan nasional.
Kondisi global yang semakin kompleks saat ini, tegas dia, menuntut hadirnya sumber daya manusia nasional (SDM) nasional yang berkarakter kuat berlandaskan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung pada empat konsensus kebangsaan seperti Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menghadirkan proses pendidikan yang berkualitas bagi setiap anak bangsa, jelas Rerie, merupakan salah satu upaya melahirkan generasi penerus yang mampu menjawab berbagai tantangan di masa datang. (H-2)
Lebih dari sekadar ajang penghargaan, ASSA 2025 juga menghadirkan rangkaian pembekalan komprehensif yang mencakup self-assessment, pendampingan mentor berpengalaman,
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menemukan, layanan pendidikan di ketiga wilayah tersebut mayoritas masih lumpuh akiban banjir Sumatra.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya terhadap sektor pendidikan. Dalam pidato yang disampaikan di hadapan civitas akademika Unhan RI
Ia meminta dukungan Polri untuk bisa bersama-sama meningkatkan IPK agar menjadi lebih baik tahun ini.
Pengembangan aplikasi ini akan memberikan akses yang lebih mudah dan terintegrasi bagi mahasiswa, dosen, serta seluruh civitas akademika UGM.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.
Hal itu disampaikan Misbakhun usai rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan terkait penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang P2SK, Rabu (4/2).
Diperlukan perubahan UU P2SK agar pengaturannya selaras dengan arah dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengusulan RUU kumulatif terbuka.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved