Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendukung Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni gerak cepat mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan kejahatan hutan.
Hal itu terungkap dalam pertemuan yang digelar di Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/11/2024) guna memperkuat kerja sama menjaga hutan nasional.
Kementerian Kehutanan dan Polri selanjutnya akan memperkuat kerja sama itu dalam memorandum of understanding (MoU).
"Saya meminta bantuan untuk turut serta mengamankan hutan kita. Kami akan menulis ulang MoU. Sudah ada sebenarnya MoU antara KLHK dan Polri 5 tahun yang lalu. Kebetulan nomenklaturnya sekarang sudah berubah maka di jajaran staf akan segera bentuk MoU baru," ujar Raja Juli.
Raja Juli mengatakan kunci dari penertiban bisnis di kawasan hutan adalah penegakan hukum.
Ia lantas berkomitmen untuk menghentikan seluruh bentuk penjarahan, baik yang bersifat personal, komunal, maupun korporasi, di kawasan hutan Indonesia.
Untuk mempertahankan kawasan hutan Indonesia, Raja Juli juga menyatakan tidak ada cara lain selain melakukan reforestasi di daerah-daerah yang selama ini menjadi daerah kritis dan daerah tandus.
"Akan tertulis rangkaian yang akan ditulis dalam kerja sama, bisnis ilegal di kawasan kehutanan dan terkait karhutla dan perkembangan kepolisian hutan. Mudah-mudahan MoUnya bisa ditanda tangani dalam waktu dekat," ujar Menhut.
Pada kesempatan yang sama, Listyo mengapresiasi pada Raja Juli dan jajaran yang bergerak cepat melakukan koordinasi.
"Saya berikan apresiasi pada Menteri Kehutanan yang gercep melakukan langkah kordinasi dengan lembaga terkait, hari ini beliau mengunjungi Institusi Kepolisian," ujar Kapolri.
Kapolri mengatakan pihaknya mendukung berbagai program yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kapolri juga memastikan nantinya MoU yang akan ditulis akan diperbarui.
"Prinsipnya institusi Polri mendukung apa yang jadi program Kementerian Kehutanan. Kita mendukung terhadap apa yang ditugakan bapak Preside baik pada Kementerian Kehutanan maupun pada kita," tandas Listyo.
Dalam pertemuan, Menhut Raja Juli didampingi oleh Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar, Stafsus Andi Saiful Haq dan Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Rasio Ridho Sani. (Alb/Ant/P-3)
Cuaca panas ekstrem yang melanda Kota Pekanbaru dituding menjadi pemicu utama meningkatnya kerawanan kebakaran di area lahan gambut dan semak belukar.
BMKG deteksi 113 titik panas di Riau per 18 Maret 2026. Bengkalis dan Dumai mendominasi. Simak update pemadaman karhutla oleh tim gabungan BPBD di sini.
KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) terus memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
REGU pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari Manggala Agni terus mengintensifkan upaya pemadaman di sejumlah titik api di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.
LUAS kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau pada periode Januari-Februari 2026 mencapai 4.400 hektare dan 94% di antaranya berada di lahan gambut (4.173,82 ha).
KABUT asap dilaporkan menyelimuti Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Rabu (11/3) pagi.
Sebanyak 86 rekaman CCTV telah dikumpulkan dan dipaparkan dalam proses penyelidikan. Seluruh rekaman tersebut kini dianalisis untuk mengungkap peristiwa secara menyeluruh
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan penyidik telah mengamankan 86 rekaman CCTV untuk mengungkap identitas pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Guna menjamin keamanan perjalanan, Kapolri menegaskan, pemeriksaan teknis kendaraan (ramp check) dan pemeriksaan kesehatan bagi awak bus menjadi prioritas utama
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pastikan pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus, atas perintah Presiden Prabowo.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi khusus terhadap kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, memberikan catatan terkait masa jabatan Kapolri yang tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved