Headline

Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Pemerintah Harus Perkuat Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis

Devi Harahap
22/10/2024 14:17
Pemerintah Harus Perkuat Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
Siswa menunjukkan paket makanan saat pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SDN 2 Wergu Wetan, Kudus, Jawa Tengah(ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho)

PAKAR kesehatan dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan pemerintah harus memperkuat sistem monitoring dan evaluasi program makan bergizi gratis secara langsung di lapangan. Hal ini menurutnya guna meminimalisir kekurangan nilai gizi ataupun target kuantitas anak yang menjadi sasaran kebijakan.

“Solusinya harus ada sistem pemantauan yang terus-menerus untuk menilai dampak program terhadap status gizi anak-anak. Data yang dikumpulkan secara berkala dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyesuaikan program,” ujarnya di Jakarta pada Selasa (22/10). 

Selain itu, Dicky juga menekankan pentingnya bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menunjukkan sistem transparansi anggaran dengan jelas dan rinci, untuk menjamin agar program tersebut dapat dijalankan secara berkelanjutan.

“Program ini harus memiliki anggaran yang jelas dan berkelanjutan. Kerja sama dengan pihak swasta, LSM atau donor internasional dapat membantu menutupi kekurangan anggaran,” ungkapnya.

Dicky menilai, pemerintah pusat dan daerah harus membuat sistem anggaran yang tepat agar pelaksanaan program tersebut bisa diwujudkan secara konkret, karena bisa saja dalam melaksanakan program tersebut, ditemui hambatan seperti pembiayaan yang tidak mencukupi.

“Sehingga dikhawatirkan pemerintah bisa membatasi jumlah anak yang mendapatkan makanan atau menurunkan kualitas makanan yang disediakan,” ujarnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan anggaran untuk program makan siang bergizi gratis yang rencananya dimulai pada 2025 masih dalam tahap pembahasan.

“Kita sedang dalam pembahasan untuk mematangkan program tersebut. Sebagaimana kita ketahui formula untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sudah bisa diketok sebelum 30 November,” kata Teguh di Jakarta, Senin.

Teguh mengatakan masih ada waktu untuk membahas anggaran terkait pemberian makan siang bergizi gratis. Dia berharap Pemprov DKI Jakarta bisa bekerja sama dengan DPRD sebaik-baiknya untuk menyukseskan program pemerintah tersebut.

“Kami akan usahakan support (dukung) sebaik mungkin,” ujar Teguh. (Dev/M-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya