Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT Politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menilai kebijakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam melakukan cetak sawah adalah kebijakan tepat dalam merevolusi pertanian. Dengan program tersebut, Indonesia diyakini dapat mempercepat swasembada hingga menjadi lumbung pangan dunia.
"Kebijakan yang berani ini yang dibutuhkan Indonesia, di mana kebutuhan pangan mutlak harus terpenuhi terutama untuk memperkuat jalanya pembangunan Indonesia ke depan," ujar Ujang, Sabtu, (12/10).
Ujang mengatakan, cetak sawah merupakan langkah kongkrit dari kebijakan yang tepat untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terkuat di dunia. Apalagi, sektor pertanian menjadi program prioritas di era kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca juga : Rencana Susu Gratis, Belum Ada Jalan Tengah Aturan di Kementan dan Kemendag
"Kebijakan ini harus mendapat dukungan bersama mengingat sektor pangan pada pemerintahan Presiden terpilih merupakan program prioritas yang akan dijalankan, termasuk di dalamnya ada makan bergizi gratis," ucapnya.
Menurut Ujang, cetak sawah yang saat ini dibangun di sejumlah daerah harus mendapat dukungan bersama baik kalangan akademisi hingga politisi. Diketahui, program tersebut akan dilaksanakan antara lain di Papua Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.
"Kita ingin apa yang dikerjakan ini betul-betul mampu mengangkat kesejahteraan petani sekaligus juga mengangkat ekonomi warga lokal sekitar," imbuh Uhang.
Baca juga : Langkah Kementan Menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Ayam Tingkat Peternak
Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah kepemimpinan Amran saat ini memang sedang menggencarkan program cetak sawah untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional.
Pembukaan cetak sawah di luar pulau Jawa menjadi keniscayaan karena semakin menyusutnya lahan pertanian produktif (pada kurun waktu 2019 - 2024, sawah eksisting menyusut 79.607 hektare) sementara kebutuhan pangan nasional meningkat tajam sesuai dengan jumlah penduduk Indonesia yang tumbuh seperti halnya deret ukur.
Untuk memastikan program cetak sawah berhasil, Kementan turut menjadikan pengalaman pemerintah-pemerintah sebelumnya dalam pengembangan lumbung pangan sebagai pembelajaran dan menjadikannya sebagai masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan konsep lumbung pangan terbaru.
Sebelum menggarap cetak sawah, Kementan saat ini berfokus melakukan optimasi lahan rawa di sejumlah wilayah, seperti Merauke, Papua Selatan dan Kapuas, Kalimantan Tengah.
Dalam kegiatan optimasi lahan rawa ini, Kementan turut melibatkan TNI, mahasiswa, dan petani. keberhasilan optimasi lahan rawa diharapkan bisa menjadi awal yang baik bagi cetak sawah baru ke depannya. (H-2)
SEBANYAK 6,5 ton bibit padi mulai didistribusikan di dua desa di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, pada Oktober 2025 lalu.
Warga sulit jika harus membuka lahan secara mandiri. Apalagi jika harus sewa alat yang biayanya mahal.
Gubernur Kalsel Muhidin mengusulkan pemanfaatan dan pengambilalihan lahan tidur untuk ketahanan pangan.
Menteri juga mengungkapkan bahwa penyuluh pertanian akan diperbanyak dan diperkuat agar mampu memberikan pendampingan kepada petani di lapangan.
Untuk itu, lanjut dia, Pemkot telah melakukan koordinasi bersama pihak terkait lainnya dalam hal perluasan sawah yang ada di Kota Bengkulu.
Unit-unit tersebut akan didistribusikan ke berbagai area di Indonesia untuk mendukung pengembangan pertanian dan infrastruktur.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved