Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PEMERINTAH terus mempercepat upaya untuk mencapainya kemandirian pangan nasional. Dalam rapat koordinasi yang ke-7, yang digelar Jumat (17/1) oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait menyusun langkah-langkah strategis untuk memastikan kecukupan pangan, terutama menjelang puncak panen raya di bulan Maret-April.
“Minggu depan kita akan selesaikan di Sumatera Utara, sebagai salah satu daerah penghasil pangan terbesar. Kami terus mempercepat koordinasi, kadang seminggu dua kali, dengan dukungan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Pangan Nasional,” kata Menteri Zulkifli Hasan di Makassar, Sulawesi Selatan.
Menurutnya, salah satu fokus utama rapat ini adalah optimisasi lahan pertanian (Oplah) dan penyediaan irigasi yang memadai. Dalam rangka meningkatkan produksi pangan, terutama protein dari ikan dan sumber lainnya, pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki infrastruktur irigasi dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar.
Menteri juga mengungkapkan bahwa penyuluh pertanian akan diperbanyak dan diperkuat agar mampu memberikan pendampingan kepada petani di lapangan.
Lebih lanjut, rapat juga membahas pentingnya pengelolaan gudang-gudang pangan yang mampu menampung hasil panen raya dalam jumlah besar, serta meminimalkan kerugian akibat kurangnya kapasitas penampungan di pabrik-pabrik pengolahan. Pemerintah daerah dan Bulog akan bekerjasama untuk mengoptimalkan kapasitas tersebut.
Khusus di Sulsel, Oplah untuk 2024 dan 2025 seluas 43.538 hektare. Penjabat Gubernur Sulsel Fadjry Djufry menyebutkan, realisasi oplah 2024 seluas 13.648 hektare, sesuai dengan data Surat Keputusan dari Kementerian Pertanian Nomor 648/KPTS/OT.050/M/11/2024, untuk empat kaupaten, yaitu Kabupaten Pinrang 500 hektare, Wajo 3.659 hektare, Bone 5.403 hektare, dan Sidenreng Rappang (Sidrap) 4.050 hektare.
Lalu 2025 ini ditargetkan menjadi 29.890 hektare, terdiri dari 2.841 hektare cetak awah baru, dan oplah seluas 27.049 hekater. Oplah tetap dilakukan juga di empat kabupaten. Hanya saja bukan kabupaten yang sama kecuali Pinrang oplahnya menjadi 21.355 hektare dan Bone jadi 2.598 hektare. Sementara dua kabupaten lainnya yaitu Enrekang seluas 1.917 hektare dan Soppeng 1.178 hektare.
"Sementara itu, cetak sawah baru di Sulsel, disiapkan lahan seluas 583 hektare untuk awal 2025. Lahan tersebut tersebar di delapan kabupaten, yaitu Sidrap, Luwu Timur, Luwu Utara, Wajo, Barru, Bone, Soppeng, dan Luwu," sebut Fadjry. (S-1)
Gubernur Kalsel Muhidin mengusulkan pemanfaatan dan pengambilalihan lahan tidur untuk ketahanan pangan.
Untuk itu, lanjut dia, Pemkot telah melakukan koordinasi bersama pihak terkait lainnya dalam hal perluasan sawah yang ada di Kota Bengkulu.
Unit-unit tersebut akan didistribusikan ke berbagai area di Indonesia untuk mendukung pengembangan pertanian dan infrastruktur.
Tidak hanya mendatangkan 2 ribu ekskavator dari Tiongkok, seluruh armada tongkang miliknya digerakkan untuk mendukung percepatan proyek yang akan menambah nilai tambah bagi warga Merauke.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menambah target produksi padi di Sumatera Utara (Sumut) hingga 700 ribu ton di tahun anggaran 2025.
Festival Bulan Budaya Makassar 2025 menghadirkan rangkaian keberagaman budaya, dan juga menghidupkan kembali nilai-nilai leluhur yang telah mengakar selama berabad-abad.
Pilihan Partai NasDem untuk menggelar Rakernas 2025 di sini bukanlah kebetulan—ia adalah pernyataan sikap. Sebuah penegasan bahwa visi besar NasDem untuk mengusung restorasi.
Kehadiran Surya Paloh di Sulsel dalam rangka menghadiri dan membuka langsung Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem yang digelar di Kota Makassar mulai 8 hingga 10 Agusutus 2025.
PENJUAL bendera yang mulai marak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengeluh minim pembeli. Lantaran sejumlah warga malah mencari bendera One Piece jelang HUT ke-80 RI
Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, resmi meluncurkan Lontara+, yang disebut sebagai aplikasi super, yang menyatukan ratusan layanan publik dalam satu genggaman.
Peran para KOL sebagai jembatan informasi sangat strategis dalam menyebarluaskan pemahaman tentang fungsi dan peran LPS dalam sistem keuangan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved