Pemerintahan Prabowo Disebut akan Lakukan Skrining Kesehatan Jiwa Gratis Tahunan

DIREKTUR Kesehatan Jiwa di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Imran Pambudi mengungkapkan pemerintahan selanjutnya atau pemerintahan Prabowo akan menyediakan pelayanan skrining kesehatan, termasuk pemeriksaan kejiwaan setiap tahun pada orang dewasa dan anak.

Nantinya ke depan akan dilakukan skrining kesehatan termasuk kejiwaan bagi dewasa dan anak. Pemerintahan yang baru menyampaikan dilakukan skrining kesehatan, sementara dari Kementerian Kesehatan sudah mulai untuk menyusun yang dimaksud dengan skrining kesehatan apa saja.

"Jadi ada yang mulai tadi screening fisiknya, kemudian kalau anak-anak tentu saja seperti TK dan SD dari situ berkembang kemudian kalau sudah mulai dewasa termasuk skrining PTM dan juga ada skrining jiwa, termasuk Tuberkulosis," kata Imran saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (2/10).

Baca juga : Tingkatan Kesadaran Kesehatan Jiwa Melalui Program SeJiWa

Diketahui saat ini gangguan mental terbesar yakni ansietas, depresi, dan skizofrenia namun setiap daerah berbeda-beda. Pada 2023 ia menyebut daerah yang paling banyak mengalami gangguan mental di Provinsi Yogyakarta.

"Kemudian sosial ekonomi juga mempengaruhi jadi sosial ekonomi justru sekarang yang banyak terdampak adalah justru yang Ekonominya ke bawah," ujar dia.

Sementara dilihat juga untuk napza kalau dulu hanya terkonsentrasi untuk kelompok-kelompok tertentu. Namun sekarang sudah semakin luas, kalau dulu hanya di kota-kota tapi sekarang sudah sampai ke pedesaan.

Baca juga : Kesehatan Mental Orang Tua, Guru, dan Pengasuh Anak Perlu Rutin Dievaluasi

Ia menjelaskan upaya penanganan gangguan jiwa harus mulai dilakukan upaya preventif, promotif, dan kuratif sampai rehabilitasi. Kalau sesuai dengan siklus yang perlu dilakukan skrining karena dengan skrining bisa mendeteksi siapa-siapa orang yang sudah mulai ada masalah.

"Masalah ini harus segera ditangani supaya tidak tidak tambah parah jadi itu strategi utamanya untuk melakukan atau mengantisipasi permasalahan-permasalahan kesehatan jiwa jadi skriningnya kita perkuat dan diperbanyak," ungkapnya.

Selain itu tindak lanjutnya juga harus jelas sehingga tindak lanjutnya adalah Kemenkes membuat pelatihan-pelatihan di puskesmas agar semakin banyak yang bisa mengatasi masalah mental.

"Karena dari data kami puskesmas yang bisa mengatasi atau menangani masalah kejiwaan itu Baru sekitar 38%. Jadi kecil karena tenaganya masih kurang, mereka tidak percaya diri menangani gangguan jiwa padahal tidak semua itu butuh, rujukan ke rumah sakit jiwa," ungkapnya.

Kemudian masalah obat masalah obat juga karena aturan-aturan masalah obat-obatan jiwa masih dalam kategori psikotropika jadi ketat Ini juga menjadi di faktor puskesmas juga ragu-ragu. (Z-9)