Harmonisasi Aturan terkait Penanganan Perundungan PPDS Perlu Dikebut

MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan akan ada harmonisasi terkait terbenturnya regulasi mengenai penanganan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

"Ya itu bisa diharmonisasikan nanti. Kan peraturan selalu begitu antarkementerian atau lembaga biasanya ada perbedaan bisa dikoordinasi kan," kata Muhadjir kepada Media Indonesia, Minggu (1/9).

Ia juga mengatakan perlu melihat dulu apakah harmonisasi aturan tersebut bisa diselesaikan ditingkat antar kementerian atau harus dari kementerian koordinator.

Baca juga : Buntut Perundungan PPDS, Izin Praktik Dekan FK Undip DItangguhkan

"Nanti kita cukup lihat apakah bisa ditangani antarmenteri atau dinaikkan ke tingkat kementerian koordinator," ujar dia.

Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku dalam penanganan kasus perundungan peserta PPDS sering kali terhambat aturan yang tidak sesuai ranah kementeriannya dan lebih condong pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi (Kemendikbud-Ristek).

"Sebenarnya kita sudah mengeluarkan peraturan melalui instruksi menteri, cuma karena masih ada kejadian, jadi sekarang kita sedang mengejar, agar Kemenkes dan Kemendikbud-Ristek bisa menandatangani perjanjian kerja sama antara fakultas kedokteran dengan rumah sakit," ungkap Budi,

"Karena kami mengalami kesulitan setiap kali mau intervensi, itu bukan ranahnya Kemenkes. Saya pernah mencoba memanggil PPDS sempat secara halus ditegur, karena itu bukan tupoksi menterinya. Jadi nggak boleh harusnya kita masuk," pungkasnya. (H-2)