Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
DIBUTUHKAN peraturan yang jelas dan rinci untuk meminimalisasi perundungan dalam di dunia pendidikan, termasuk pendidikan dokter. Hal itu disampaikan Ketua Purna PB IDI 2009-2012 Dr dr Prijo Sidipratomo, Sp.Rad(K) dalam webinar mengenai perundungan PPDS di kanal Youtube Kang Hadi Conscience, kemarin (29/8).
"Ada tidak peraturan di rumah sakit yang sudah terlihat jelas, misalnya bullying kelas ringan, sedang, berat, itu seperti apa hukumannya?" ujar dr Prijo.
Ia mencontohkan kasus kekerasan senior kepada junior di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) beberapa tahun lalu. Saat itu, katanya, dr Prijo sedang menjabat di bagian kemahasiswaan FKUI.
Baca juga : Tidak Hanya Senioritas, Sistem Juga Bisa Mem-bully Peserta PPDS
Kasusnya, ada mahasiswa senior yang mobilnya diparkir di bawah ring basket. Sejumlah juniornya yang hendak bermain basket memindahkan mobil itu ke pinggir lapangan.
Kemudian para junior ini dipukuli satu per satu oleh sang senior pemilik mobil. Perilaku senior itu dilaporkan kepada dekan, lalu dekan menjatuhkan skorsing dan ancaman hukuman untuk senior tersebut.
"Anak ini jelas melakukan pidana kan? Dia ambil pengacara terkenal, seingat saya Oce Kaligis. Oleh Pak Oce itu dekan dan wakil dekan FKUI jadi pesakitan di kursi pengadilan. Saya malu melihatnya. Dihabisi di situ. Kenapa? Gak punya peraturan ternyata," ujar dr Prijo.
"Betul itu anak salah, tapi dengan melakukan cara seperti itu gak bisa. Untungnya anak ini segera sadar minta maaf. Di sini kita belajar juga walaupun bullying itu salah, dalam waktu menetapkan hukuman kita harus mengatur, membuat aturan yang rinci," pungkasnya. (Z-8)
Sidang menampilkan tiga terdakwa yaitu Taufik Eko Nugroho, Sri Maryani, dan Zara Yupita Azra
Salah satu kebijakan penting yang mulai diterapkan adalah pembatasan jam kerja peserta didik maksimal 80 jam per minggu.
RUMAH sakit pendidikan di bawah naungan Kementerian Kesehatan mulai merealisasikan pemberian insentif kepada peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS).
Data tersebut dihimpun melalui jalur pengaduan resmi serta audit internal Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa sejak 2023, pihaknya sudah mengamati terkait perundungan di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
Konsep yang disebutkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa PPDS bisa melakukan praktik dokter umum sebenarnya merupakan konsep yang lama.
Respons yang cepat dan deteksi dini dapat minimalisir dampak lebih buruk dari perilaku bullying, baik bagi korban, dan juga yang melakukan bullying.
Film Rumah Untuk Alie akan tayang mulai 17 April 2025 di biskop.
KETUA Komnas Perlindungan Anak, Agustinus Sirait menyebut tindak kekerasan anak terus bertambah. Bahkan catatan di tahun 2024, meningkat 34 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Melalui ToT Program Tagar Ayo Balas Baik, diharapkan lahir 20 fasilitator baru yang siap menjadi agen perubahan dalam mengampanyekan budaya antikekerasan di dunia pendidikan.
PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menggelar Kongres Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama pada 31 Januari - 2 Februari 2025.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah berkoordinasi dengan pihak terkait, perihal kasus pengeroyokan santri yang berujung kematian di Banyuwangi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved