Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
DIRJEN Bimas Islam, Kementerian Agama, Kamaruddin Amin mengungkapkan pentingnya keterlibatan pemerintah dalam kemitraan multistakeholder untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Hal itu diungkapkan Kamaruddin dalam acara G20 Interfaith Forum di Brasilia, Brazil.
Kamaruddin mengatakan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendorong perubahan melalui kebijakan dan alokasi sumber daya yang tepat.
"Pemerintah memiliki peran penting dalam kemitraan ini. Sebagai pembuat kebijakan dan regulator, pemerintah dapat menciptakan lingkungan kolaboratif yang mendukung berbagai upaya untuk mencapai tujuan bersama," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Kamis (29/8).
Baca juga : Menteri Keuangan G-20 Serukan Pajak Progresif untuk Orang Superkaya
Kamaruddin juga menyoroti peran agama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, organisasi serta tokoh dan pemuka agama telah lama berada di garis depan perubahan sosial, mengadvokasi keadilan, kasih sayang, dan pengelolaan lingkungan.
"Agama dapat berfungsi sebagai motivator atau inspirasi kuat untuk terlibat dalam praktik-praktik berkelanjutan," tambahnya.
Sebagai anggota Partnership for Religion and Development (PaRD), Kemenag berkomitmen memajukan SDGs melalui pendekatan keagamaan. Sejak pertemuan PaRD pertama di Bali pada November 2022, Kemenag aktif berpartisipasi dalam berbagai inisiatif yang menitikberatkan integrasi nilai-nilai agama dalam pencapaian SDGs.
Baca juga : Indonesia Usulkan Tiga Program Hapus Kemiskinan Ekstrem di GAAHP G20
Di tenpat yang sama, Kasubdit Edukasi, Inovasi, dan Kerja Sama Zakat dan Wakaf, Muhibuddin, mengatakan, Kemenag telah meluncurkan sejumlah program untuk mendukung SDGs.
"Kami menginisiasi Kampung Zakat, Kota Wakaf, Inkubasi Wakaf Produktif, dan KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat untuk pengurangan kemiskinan dan memperkuat ketahanan masyarakat," ujar Muhibuddin.
Program Kampung Zakat, misalnya, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat secara optimal. Program ini tidak hanya memberi bantuan material, tetapi juga pelatihan keterampilan dan pengembangan ekonomi lokal, sehingga masyarakat dapat mandiri secara ekonomi.
Selain itu, Kemenag juga memperkenalkan program Kota Wakaf dan KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat. Program ini fokus pada pemanfaatan dana wakaf secara produktif, termasuk pengelolaan wakaf hutan dan program lainnya yang mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Kemenag mengembangkan Sistem Peringatan Dini berbasis masyarakat dan menciptakan 1.000 Kampung Moderasi Beragama untuk mendorong perdamaian dan moderasi beragama di masyarakat. September mendatang, Kemenag juga akan menggelar International Symposium on Innovative Majid 2024 yang akan membahas peran agama dan rumah ibadah dalam mitigasi perubahan iklim. (Z-8)
Putra mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, puji Presiden AS Donald Trump yang memberlakukan tarif impor 50%.
Mahkamah Agung longgarkan syarat tahanan rmah presiden Brasil Jair Bolsonaro, mengizinkan anggota keluarga mengunjunginya.
Mahkamah Agung Brasil perintahkan mantan Presiden Jair Bolsonaro menjalani tahanan rumah usai melanggar perintah pembatasan.
Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengenakan tarif 50% pada impor dari Brasil.
Menteri Koperasi (Menkop) Republik Indonesia Budi Arie Setiadi menerima kunjungan resmi Joesley Batista, pemilik utama J&F Investimentos, konglomerasi asal Brasi.
UU baru Brasil yang menyederhanakan perizinan proyek infrastruktur menuai kritik PBB, karena berisiko merusak hutan Amazon dan melanggar hak masyarakat adat.
Berikut perbincangan Media Indonesia dengan Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar mengenai ekoteologi, intoleransi, dan kurikulum cinta.
KPK mengungkap adanya dugaan manipulasi fasilitas yang diterima sejumlah jamaah haji dalam kasus korupsi kuota haji Kemenag
KPK menggeledah dua lokasi terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji 2024 pada Rabu (13/8).
Penyidik KPK menyita sebuah mobil dan sejumlah dokumen dari penggeledahan terkait korupsi kuota haji
Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad, menjelaskan, regulasi ini bertujuan memastikan proses rekrutmen berjalan transparan, akuntabel, dan menghasilkan pengurus profesional.
KPK menyebut ada rapat antara pihak Kementerian Agama dengan asosiasi travel haji yang diduga untuk membahas kesepakatan pembagian kuota haji reguler dan khusus
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved