Perkuat Pengawalan untuk Dalkarhutla Berkelanjutan

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) senantiasa melakukan berbagai upaya untuk perkuat pengawalan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia secara berkelanjutan. Dalam arahannya pada Pelaksanaan Supervisi Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2024, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menekankan pentingnya sinergi dan kerja keras dalam  menghadapi tantangan karhutla yang semakin meningkat akibat perubahan iklim dan kondisi lingkungan global.

“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras semua pihak dalam penanggulangan karhutla tahun 2023 sehingga dapat turun 29,59% dibanding tahun 2019 walaupun intensitas El Nino 2023 lebih moderat hingga kuat bila dibandingkan dengan El Nino pada 2019,” kata Siti beberapa waktu lalu.

Menurut dia, penanggulangan karhutla yang dilakukan selama ini menunjukkan hasil yang signifikan. Berdasarkan data dari satelit Terra/Aqua (NASA), jumlah titik panas atau hotspot pada confident level high hingga Juli 2024 ada sebanyak 2.287 titik. Siti menjelaskan, perkembangan hotspot tahun ini memiliki pola yang berbeda dengan tahun 2023 dan 2019.

Baca juga : Menteri LHK Optimistis RI Bisa Kendalikan Kekeringan dan Karhutla Akibat El Nino

“Tahun ini, hotspot telah meningkat sejak awal tahun dan diperkirakan terus meningkat hingga Oktober 2024. Namun, jumlah hotspot lebih rendah dibanding 2023,” imbuh Siti.

Adapun, luas karhutla tahun ini juga cenderung menurun dibanding tahun 2019 dan 2023. Sampai dengan bulan Juni 2024, luas karhutla tercatat 47.282,38 hektare. Karhutla terjadi pada lahan gambut 12,52%, lahan mine­ral 87,48%. Selain itu, karhutla terjadi pada tutupan hutan sebear 10,27% dan nonhutan sebesar 89,73%.

Siti menjabarkan, ada beberapa provinsi dengan luas karhutla tertinggi, yakni Kalimantan Timur (13.225,13 hektare), Nusa Tenggara Timur (7.173,66 hektare), Nusa Tenggara Barat (4.901,70 hektare), Riau (4.249,71 hektare), Aceh Aceh (3.094,60 hektare), Sumatera Utara (2.773,67 hektare), Kalimantan Barat (1.790,51 hektare), Maluku (1.666,01 hektare), Sulawesi Tengah (1.570,49 hektare), dan Kepulauan Riau (1.497,82 hektare).

Baca juga : Indonesia Berhasil Turunkan Karhutla

Siti mengatakan, pihaknya pun telah memantau sejumlah provinsi dengan tingkat potensi kebakaran level sangat tinggi guna melakukan langkah pencegahan. Provinsi tersebut ialah sebagian besar Provinsi Aceh, sebagian besar Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Selatan,Bangka Belitung Lampung, sebagian besar Kalimantan Barat, sebagian besar Kalimantan Tengah, sebagian besar Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Timur, Pantai Utara Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Bagian Selatan dan Papua Selatan.

Saat ini terdapat enam provinsi yang telah menetapkan status siaga darurat karhutla yaitu Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jambi, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Selain itu terdapat sembilan kabupaten kota yang telah menetapkan status siaga darurat karhutla yaitu Dumai, Bengkalis, Siak, Ogan Komering Ilir, Musi Banyu­asin dan Banyuasin dan Muaro Jambi.

Untuk menggencarkan penanggulangan karhutla, Menteri LHK pun telah menge­luarkan Berdasarkan Surat Keputusan nomor 849 tahun 2024 tentang Tim Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2024. Berdasarkan keputusan itu, tim pendampingan pengendalian karhutla daerah bertugas untuk melakukan koordinasi, konsultasi atau konsolidasi kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala satuan kerja perangkat daerah, satuan tugas daerah dan satuan kerja unit pelaksana teknis lingkup KLHK dalam percepatan upaya-upaya pengendalian karhutla di masing-masing wilayah provinsi.

Baca juga : Sinergi Bersama Antisipasi Karhutla 2024

“Untuk itu saya minta kepada tim supervisi dakarhutla agar segera mengintensifkan supervisi dan pengawasan serta kolaborasi dengan menindaklanjuti secara efektif hasil monitoring peringatan dini dan deteksi dini karhutla dengan menggerakan potensi sumber daya yang ada di wilayah masing-masing,” beber Siti.

Ia pun mengintruksikan agar dilakukan upaya patroli dan pemadaman dini serta upaya pengendalian karhutla kolaboratif bersama dengan stakeholder lainnya di berbagai lokasi terutama di kawasan prioritas.

Sejumlah wilayah prioritas tersebut, di antaranya daerah perbatasan negara dan yang berpotensi menimbulkan asap lintas batas negara seperti Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Lampung.

Baca juga : Di Tahun 2023, Emisi dari Karhutla Turun 69,75 Persen Dibanding Tahun 2019

Selain itu daerah yang potensial menjadi tujuan wisata dan perhatian global seperti Provinsi Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barta, Nusa Tenggara timur dan Papua. Serta kawasan dengan ekosisistem unik seperti lahan gambut, karst dan kawasan konservasi terutama taman nasional, cagar alam dan sebagainya yang menjadi atensi global.

“Sekali lagi saya ingatkan komitmen kita dalam pengendalian karhutla agar segera ditindaklanjuti pada kesempatan pertama. Dan tetap melakukan pemantauan dan operasional lapangan agar karhutla terkendali dan tidak terjadi asap litas batas negara dan mengganggu agenda nasional yakni upacara peringatan kemerdekaan RI yang dilaksanakan di IKN,” pungkas Siti.

Tingkatkan kewaspadaan

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dhewanthi menungkapkan, menurut BMKG saat ini kondisi ENSO dan IOD masih dalam kondisi netral dan akan mulai memasuki La Nina pada Agustus 2024. Karenanya, sejumlah wilayah prioritas harus terus meningkatkan kewaspadaan terkait dengan karhutla.

“Provinsi Kalimantan Timur, khususnya kawasan Ibu Kota Negara serta penyangganya seperti Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, waspadai potensi asap mengarah ke IKN apabila karhutla tidak terkendali di kawasan tersebut,” kata Laksmi.

Adapun, jumlah titik panas/hotspot di Provinsi Kalimantan Timur hingga 31 Juli 2024 berdasarkan Satelit Terra/Aqua (NASA) pada confident level high sebanyak 195 titik di mana jumlah hotspot lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebanyak 40 hotspot. Selain itu, luas karhutla di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Bulan Juni 2024 sebesar 13.225 hektare di mana 94% berada pada la­han mineral dengan frekuensi kejadian karhutla sebanyak 241 kejadian karhutla.

KLHK pun terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk upaya pencegahan karhutla di IKN. Dalam hal ini, Gubernur Kalimantan Timur telah me­ngeluarkan Surat Keputusan Nomor 100.3.3.1/K/249/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan, Lahan dan Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Timur terhitung mulai tanggal 18 Juli - 30 November 2024.

Laksmi menyatakan bahwa pihaknya pun telah memperkuat kesiagaan karhutla tahun 2024. Salah satunya dengan mempersiapkan sarana dan prasarana water bombing dan operasi modifikasi cuaca (OMC) di sejumlah provinsi, yakni Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Ia pun mengungkapkan bahwa tim supervisi karhutla akan terus melakukan upaya pencegahan dan pendampingan di 15 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Kami juga melakukan upaya fasilitasi termasuk penyiapan bahan dan informasi-informasi terkait khusus pada lokasi-lokasi atau pada provinsi-provinsi yang menjadi tanggung jawab para tim supervisi. Semua informasi akan kami sampaikan langsung kepada penanggung jawab atau koordinator di provinsi masing-masing,” pungkas Laksmi. (Ata/S-1)