Produksi Beras 2026 Berpotensi Turun 5 Persen karena El Nino

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk berhati-hati dalam menyusun tata kelola pangan 2026. Ia menilai optimisme berlebihan terhadap produksi dan stok pangan berisiko menyesatkan kebijakan, terutama karena ancaman El Nino yang diprediksi terjadi mulai pertengahan 2026. Menurutnya, perbedaan kondisi iklim menjadi faktor kunci. Produksi pangan nasional pada 2025 dinilai tinggi karena dipengaruhi La Nina, sementara situasi pada 2026 berpotensi berbalik arah.

“Karena apa? Kita berhadapan dengan El Nino. Kenapa produksi tahun lalu naik sangat tinggi, kita di sini (2025) posisinya La Nina,” kata Andreas di acara Ketahanan Pangan Indonesia 2026: Dari Bencana ke Strategi yang digelar di Jakarta, Selasa (20/1).

Ia menegaskan bahwa telah mempelajari tren produksi padi nasional selama tiga dekade terakhir yang menunjukkan korelasi kuat antara anomali iklim dan produksi beras.

Baca juga : Stok Bahan Pangan Nasional Aman Hingga Akhir 2023

“Di manapun, saya mempelajari sejarah produksi padi 30 tahun terakhir, kalau La Nina produksi pasti naik. Tapi kalau El Nino produksi pasti turun,” tegasnya.

Andreas mengungkapkan, berbagai lembaga internasional memprediksi Indonesia akan memasuki fase El Nino mulai Juli 2026 dan berlangsung hingga Juli 2027.

“Ini catatan penting. Untuk itu, prediksi saya produksi beras 2026 berpotensi turun hingga 5%,” ujarnya.

Baca juga : Bapanas Minta Pemda Tambah Anggaran untuk Ketahanan Pangan

Menghadapi risiko tersebut, dirinya mendorong perbaikan mendasar dalam tata kelola pangan nasional. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang berbasis data dan fakta, bukan kepentingan pribadi atau ego sektoral.

“Yang pertama, penguatan kebijakan berlandasan fakta. Jangan kebijakan berdasarkan pribadi, berdasarkan ego dan lain sebagainya. Tapi berlandasan fakta,” katanya.

Selain itu, ia menekankan kehati-hatian dalam kebijakan perdagangan dan subsidi pangan agar tidak membebani fiskal. “Subsidi pangan, input, dan pendapatan perlu memiliki target yang efektif untuk menghindari pemborosan fiskal,” kata dia.

Dalam konteks menghadapi El Nino, ia menilai bahwa investasi infrastruktur pedesaan menjadi krusial, termasuk pengelolaan air dan irigasi. “Bagi-bagi pompa ya usulan kami di sepanjang aliran sungai-sungai besar. Kalau jauh dari itu (aliran sungai besar) lebih baik dibangun sumur dalam,” ujarnya.

Di samping itu, dirinya juga menyinggung pengelolaan stok pangan nasional, khususnya peran Bulog yang dinilai terlalu banyak diintervensi pihak luar.

“Bulog itu seharusnya bebas dari intervensi pihak manapun. Sehingga bulog bisa menghitung in-out dengan lebih tepat,” ujar Dwi.

Tak kalah penting, Andreas menekankan perlunya memperbaiki hubungan pemerintah dengan sektor swasta. Ia menyampaikan bahwa konflik dan ketidakpercayaan merupakan hal yang memperburuk tata kelola pangan selama ini.

“Yang paling penting bagi pemerintah, turunkan konflik dan saling tidak percaya antar pemerintah dan swasta. Karena apa? Pemerintah hanya pegang minor, minoritas hanya 10%, 90% di luar pemerintah. Hati-hati mengelola pangan dengan cara demikian,” pungkas dia.

Sementara itu, Asisten Deputi Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Sugeng Santoso menyatakan bahwa pemerintah optimistis produksi padi mengalami kenaikan mesti adanya El Nino di tahun ini.

“Meskipun tadi ada El Nino di bulan Juni-Juli, kita yakin produktivitas atau produksi padi kita, beras kita naik. Karena kebetulan memang puncak panennya nanti mulai dari Februari, Maret, April,” tutur Sugeng. (E-3)