Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
TINGKATKAN terus sinergitas pemanfaatan data dalam upaya menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dengan langkah yang tepat.
"Pemanfaatan data yang terpadu dan akurat diharapkan dapat mengakselerasi upaya kita menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di tanah air," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/8).
Pada Selasa (13/8), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) meluncurkan Laporan Sinergi Data Kekerasan terhadap Perempuan periode data 2023. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) saat ini telah menghubungkan 4.417 unit layanan di seluruh Indonesia.
Baca juga : Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Harus Diantisipasi dengan Langkah Tepat dan Segera
Meski begitu, masih terdapat tantangan yang dihadapi, salah satunya jumlah data yang dilaporkan lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil survei. Menurut Lestari, sejumlah tantangan yang ada dalam proses pencatatan kasus kekerasan tersebut harus segera dijawab dengan langkah-langkah yang strategis.
Kolaborasi sejumlah lembaga terkait, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, harus mampu mengintegrasikan data yang dicatat masing-masing lembaga tersebut. Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu mengakui dibutuhkan kerja sama yang kuat antarpara pemangku kepentingan untuk mewujudkan data lengkap, akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam upaya mencegah dan mengatasi ancaman kekerasan terhadap anak dan perempuan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap upaya menyinergikan data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia itu dapat berjalan dengan baik, sehingga upaya penanganan dan pencegahannya dapat dilakukan dengan langkah yang tepat. (Z-2)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya membangun ekosistem hukum yang kuat serta edukasi yang memadai untuk melindungi anak-anak.
kasus kekerasan terhadap siswa ini mencederai rasa kemanusiaan.
Ciri berikutnya adalah anak cenderung menarik diri dari pergaulan karena komunitas TCC membuat mereka nyaman sehingga anak-anak lebih suka menyendiri.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya kasus penculikan anak yang terjadi belakangan ini.
Psikolog anak, Mira Damayanti Amir, menekankan bahwa darurat kekerasan tengah terjadi di Indonesia.
UPAYA yang terukur untuk mewujudkan gerakan mengatasi kondisi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak harus segera direalisasikan.
Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan isu sektoral semata, melainkan persoalan kebangsaan yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Anggia Ermarini mengungkapkan IMW 2026 merupakan bentuk nyata keberpihakan Fatayat NU terhadap penguatan peran perempuan di berbagai sektor kehidupan.
Workshop peningkatan kapasitas ini diikuti lebih dari 100 pelaku UMKM perempuan ibu rumah tangga dari berbagai daerah di Jawa Barat.
Forum ini menyoroti kontribusi perempuan dalam mendorong resiliensi di komunitasnya, sekaligus memberikan wadah untuk berdiskusi menggaungkan suara perempuan.
Dampak psikologis pascabencana berpengaruh terhadap proses pemulihan sosial dan ekonomi, terutama di wilayah dengan kerentanan ekonomi tinggi seperti di Sumatra.
Keberadaan petugas haji perempuan dinilai krusial untuk menghadirkan layanan terhadap kebutuhan spesifik jemaah perempuan, yang tidak selalu dapat dilakukan oleh petugas laki-laki.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved