Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
BPKH Limited dan Hilton Makkah Convention Center resmi memulai kolaborasi penting yang menandai tonggak sejarah dalam penyediaan layanan akomodasi bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.Seremoni penandatanganan di Hilton Makkah Convention Center menjadi awal dari kerja sama BPKH Limited dengan Hilton Makkah Convention Hotel, bagian dari Jabal Omar Group, yang dimulai sejak 1 Safar 1446 H hingga setahun ke depan.
Direktur BPKH Limited Sidiq Haryono mengatakan kemitraan dengan Hilton Makkah Convention Hotel bertujuan meningkatkan standar layanan perhotelan bagi jamaah haji dan umrah, khususnya dalam persiapan layanan haji tahun 1446 H. Melalui kesepakatan ini BPKH Limited mendapatkan allotment atau penjatahan 200 kamar hotel di Hilton Makkah Convention Center, yang terletak di sisi barat pelataran Masjidil Haram.
“Dengan inisiatif ini, BPKH Limited mampu memberikan manfaat dalam pengembangan dana haji secara optimal, sekaligus meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik kepada jemaah haji,” ujar Sidiq di Makkah, dikutip Senin (11/8).
Baca juga : BPKH Tunjuk Bank DKI Terima Setoran Dana Haji
Ia optimistis investasi ini mampu menghasilkan return yang jauh di atas instrumen keuangan tradisional, yakni dalam mata uang riyal Saudi.
“BPKH Limited berharap dapat memanfaatkan potensi keuntungan yang lebih besar, sambil menyediakan efek hedging alami terhadap fluktuasi mata uang dan risiko finansial lainnya,” tuturnya.
Selain keuntungan finansial, keberadaan Hilton Convention Hotel di bawah pengelolaan BPKH Limited juga diharapkan dapat memberi akses lebih baik terhadap kebutuhan fasilitas hotel bagi jamaah umroh dan haji Indonesia di masa depan.
Baca juga : BPKH akan Rumuskan Skema BPIH sesuai Fatwa MUI, Larang Setoran Biayai Jemaah Lain
“Langkah ini sejalan dengan visi BPKH Limited untuk terus meningkatkan pengalaman beribadah para jemaah, dengan menyediakan layanan perhotelan kelas dunia,” tukas Sidiq.
General Manager Hilton Makkah Convention Hotel, Bassam Ammar menambahkan kerja sama ini difokuskan pada persiapan layanan haji 1446 H.
“BPKH Limited dan Jabal Omar Group merumuskan rencana komprehensif untuk memastikan fasilitas hotel siap memenuhi kebutuhan jamaah, dengan penekanan pada kualitas layanan dan kenyamanan,” janji Ammar. (H-2)
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui menyalurkan bantuan 108.075 paket sembako kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia melalui program Menebar Manfaat Bersama BPKH 2026.
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa salah satu poin krusial dalam revisi RUU ini adalah peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah mengatakan bahwa realisasi dana kelola haji 2025 sebesar Rp180,72 triliun
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
Dahnil memerinci aset yang kini dimiliki Indonesia di Tanah Suci. Aset tersebut meliputi bangunan yang sudah beroperasi sebagai hotel serta lahan strategis yang siap dikembangkan.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat total aset mencapai Rp238,99 triliun pada akhir tahun 2025, meningkat dari Rp221,05 triliun pada tahun sebelumnya.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
BPKH menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum strategis bagi lembaga tersebut untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi serta penguatan peran anak usaha.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Sinergi ini memastikan dana umat kembali kepada umat dalam bentuk infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved