Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas belum bisa menyampaikan terkait evaluasi Haji 2024. Alasannya, operasional haji masih berlangsung sampai 23 Juli 2024.
"Masih berlangsung haji. Jadi saya belum bisa ngomong soal evaluasinya. Wong operasionalnya haji belum selesai. Kita tunggu sampai selesai 23 Juli baru bisa kami sampaikan ke publik," kata Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).
Yaqut menolak memberikan pandangan spesifik terkait pelaksanaan haji 2024. Meski dia akui sudah lebih baik dibandingkan tahun lalu, masih ada sedikit kekurangan pada pelaksanaan haji tahun ini.
Baca juga : Evaluasi Haji 2024, DPR Bakal Panggil Menteri Agama
"Kalau kamu tanya saya subjektif dong. Kalau saya sih (melihatnya) lebih baik dari tahun lalu, dari tahun sebelumnya. Alhamdulillah semua lancar. Kalau ada kekurangan sana sini, pasti ya kita ini manusia dan hidup di dunia. Pasti ada kurang sana sini dan itu yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, dievaluasi bersama," kata Yaqut.
Dia tidak pernah bersepakat bila indikator lebih baik atau buruknya pelaksanaan haji dinilai dari berkurangnya jumlah jemaah yang wafat di tanah suci dibandingkan tahun lalu.
"Saya tidak pernah bersepakat dengan menyebut jemaah wafat itu dengan angka-angka. Karena apa pun itu nyawa manusia yang harus dihargai. Yang jelas kesehatan jauh lebih penting gitu. Lalu, yang wafat tidak banyak, tidak usah disebut angka-angkanya," kata Yaqut. (Z-2)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Cucun kilas balik saat Pansus Haji 2024. Selama perjalanan Pansus, Yaqut disebut kerap menolak hadir dalam pemeriksaaan.
WAKIL Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan dukungannya terhadap langkah KPK emanggil mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait dugaan korupsi haji 2024
Juru bicara KPK Budi Prasetyo enggan memerinci isi temuan KPK, namun, masalah dalam sektor penentuan kuota haji sudah diserahkan ke pihak terkait.
KPK pada 10 September 2024 mengungkapkan siap untuk mengusut dugaan gratifikasi terkait pengisian kuota haji khusus pada pelaksanaan haji 2024.
Kedua dekan itu harus menjalani proses pemeriksaan etik oleh Majelis Wali Amanat (MWA) UI.
Sejumlah hal krusial seperti akomodasi, transportasi udara, dan pelunasan biaya haji sudah mulai disiapkan sejak Agustus hingga September.
AMPHURI juga mendorong DPR dalam pembahasan RUU perubahan UU tersebut agar memperhatikan keberlangsungan usaha PPIU dan PIHK.
Tugas utama KBIHU bukan mengurus layanan teknis seperti hotel, katering, atau transportasi, melainkan fokus pada aspek substansial ibadah.
Hal itu terjadi karena pemerintah Indonesia melaporkan adanya kasus Vaksin Derived Polio Virus (VDPV).
Dalam kesempatan tersebut, Benny juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan ibadah haji tahun ini,
PERJALANAN haji merupakan sebuah perjalanan spiritual yang sarat dengan hikmah dan pelajaran hidup. Seperti presenter dan desainer Ivan Gunawan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved