Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menyebut pihaknya akan memanggil Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait evaluasi Haji 2024.
"Pasti, dalam waktu secepatnya, dua institusi yang akan memanggil. Pertama tentu Komisi VIII menyangkut seluruh aspek pelaksanaan haji," ujar Gus Imin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/7).
Kemudian, kata Gus Imin, pihaknya juga akan meminta komisi-komisi terkait, misalnya VI, untuk memanggil maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Soalnya, jumlah pemanfaatan bisnis Garuda sangat besar dari jemaah haji.
Baca juga : Garuda Kembali Delay, Gus Muhaimin: Jemaah Haji Kecewa Berat!
Kemudian, DPR juga akan memanggil Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Yang memanggil nanti Komisi IX.
"Selain komisi, kalau pansus terbentuk juga akan memanggil pihak pihak terkait termasuk menelusuri apakah ada jual-beli visa," tegas Gus Imin, Senin (1/7).
Gus Imin juga menyebut akan mendalami kendala keberangkatan supaya tidak dimonopoli oleh satu maskapai. "Betul bisa jadi maskapai ini kita bebaskan supaya tidak terjadi monopoli dan pelayanan lebih kompetitif," ungkapnya.
Gus Imin juga menyayangkan pengawasan yang dinilai sangat kurang dari Kemenag. "Betul, Kemenag tidak mendetailkan sistem komputerisasinya," tandasnya. (Z-2)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Sejumlah hal krusial seperti akomodasi, transportasi udara, dan pelunasan biaya haji sudah mulai disiapkan sejak Agustus hingga September.
AMPHURI juga mendorong DPR dalam pembahasan RUU perubahan UU tersebut agar memperhatikan keberlangsungan usaha PPIU dan PIHK.
Tugas utama KBIHU bukan mengurus layanan teknis seperti hotel, katering, atau transportasi, melainkan fokus pada aspek substansial ibadah.
Hal itu terjadi karena pemerintah Indonesia melaporkan adanya kasus Vaksin Derived Polio Virus (VDPV).
Dalam kesempatan tersebut, Benny juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan ibadah haji tahun ini,
PERJALANAN haji merupakan sebuah perjalanan spiritual yang sarat dengan hikmah dan pelajaran hidup. Seperti presenter dan desainer Ivan Gunawan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved